mitrasatunews.com – Lombok Timur – Menyusul pemangkasan anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp329 miliar, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengambil langkah penghematan dengan menghentikan seluruh perjalanan dinas yang dinilai tidak memiliki manfaat konkret bagi daerah.
Kebijakan tersebut diumumkan pada Senin (20/10/2025) sebagai bentuk respon terhadap berkurangnya kemampuan fiskal daerah. Bupati menilai bahwa penggunaan anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik, bukan sekadar rutinitas tanpa hasil.
“Saya ingin setiap perjalanan dinas bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada manfaat dan hasil yang jelas, tidak perlu dilakukan,” ujar Haerul Warisin di hadapan para pejabatnya.
Menurutnya, setiap aktivitas pemerintahan, termasuk perjalanan dinas, wajib memiliki tujuan yang jelas, hasil yang terukur, serta kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Ia menegaskan agar para pejabat berhenti menghabiskan anggaran hanya untuk kegiatan formalitas yang tidak memberikan dampak nyata.
Selain menerapkan pembatasan perjalanan, Bupati juga menantang para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih inovatif dalam merancang program kerja. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah agar mampu beradaptasi di tengah keterbatasan anggaran dengan menciptakan ide dan terobosan baru.
“Pemangkasan ini bukan alasan untuk berhenti bekerja. Justru saat seperti inilah kita harus berpikir lebih cerdas dan kreatif. Cari peluang, jemput program dari pusat, jangan hanya menunggu,” tegasnya.
Bupati menekankan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi agar lebih efisien dan berorientasi pada hasil. Ia juga meminta agar dana yang biasanya digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dialihkan ke sektor prioritas seperti pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta program pemberdayaan ekonomi.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat disiplin anggaran sekaligus mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja lebih produktif dan fokus pada capaian yang berdampak langsung bagi warga Lombok Timur. Dengan langkah ini, Haerul Warisin menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang hemat, efektif, dan berorientasi hasil di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.(aws)
