mitrasatunews.com – Lombok Timur – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat kembali mendapat perhatian di tingkat nasional. Setelah melalui tahapan penilaian secara virtual, daerah ini menerima kunjungan Tim Penilai Utama (TPU) TPAKD Award 2026 yang datang untuk melihat secara langsung pelaksanaan berbagai program unggulan yang telah dijalankan.
Kedatangan tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia disambut oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik selaku Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Turut hadir jajaran kepala OPD, staf ahli, perwakilan perbankan, pelajar, hingga masyarakat yang menjadi penerima manfaat program.
Dalam pemaparannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Salah satu langkah nyata yang terus dipertahankan ialah program pembiayaan tanpa bunga Lotim Berkembang, yang dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh modal usaha tanpa harus terjebak pada praktik pinjaman berbunga tinggi.
Program yang telah berjalan sejak 2020 tersebut, menurutnya, terbukti memberikan manfaat bagi ribuan warga, khususnya peternak dan pelaku usaha mikro. Pemerintah daerah pun berencana memperluas cakupan penerima manfaat dengan menyasar sektor pertanian, terutama komoditas porang yang kini mulai berkembang di Lombok Timur.
Pengembangan porang dinilai memiliki prospek besar karena daerah tersebut telah memiliki industri pengolahan yang membutuhkan pasokan bahan baku secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keterlibatan petani dalam program pembiayaan ini dapat meningkatkan produksi sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan.
“Seluruh program yang kami jalankan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin ekonomi warga terus tumbuh sehingga angka kemiskinan dapat ditekan,” ujar Bupati.
Ketua Tim Penilai Utama TPAKD Award 2026, Erdiriyo, yang menjabat sebagai Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan kunjungan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata.
Menurutnya, keberhasilan sebuah TPAKD tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal serta meningkatnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan.
Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Meski demikian, masih terdapat ruang pengembangan agar manfaat program semakin luas. Salah satu gagasan yang disampaikan ialah memanfaatkan limbah peternakan sebagai sumber ekonomi baru yang dapat mendukung skema tabungan hari tua bagi para peternak.
Selain itu, Erdiriyo juga mendorong adanya pengembangan program tabungan pelajar agar tidak hanya berfungsi sebagai sarana menabung, tetapi juga menjadi instrumen pembiayaan pendidikan di masa depan melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan industri perbankan.
Masukan serupa disampaikan anggota Tim Penilai Utama, Abetnego Tarigan dari Tony Blair Institute for Global Change. Ia menyoroti pentingnya inovasi sektor perbankan dalam mendukung keberlanjutan program inklusi keuangan sehingga mampu memberikan keuntungan bersama, baik bagi lembaga keuangan maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.
Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menyatakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur siap melakukan penyempurnaan terhadap berbagai program yang telah berjalan. Evaluasi akan diarahkan agar TPAKD tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Sejumlah indikator menunjukkan hasil positif dari pelaksanaan program tersebut. Selain mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, TPAKD Lombok Timur dinilai berhasil memperluas inklusi keuangan sekaligus menjaga tingkat pemerataan ekonomi. Hal itu tercermin dari capaian rasio gini daerah sebesar 0,313, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada pada angka 0,364.
Sebagai rangkaian akhir penilaian, Tim Penilai Utama melanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren Raudhatul Azhar untuk melihat implementasi Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS). Program tersebut menjadi salah satu inovasi unggulan TPAKD Lombok Timur bersama Lotim Berkembang dan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang terus dikembangkan sebagai upaya memperluas literasi serta akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.(aws)
