mitrasatunews.com – Lombok Timur, NTB — Kabupaten Lombok Timur resmi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penetapan ini disertai kunjungan lapangan tim Bappenas bersama organisasi internasional Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) ke Dusun Segalang-galang, Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Selasa (21/10/2025).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Dalam sambutannya, Edwin menilai program ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis data lapangan. “Masalah kemiskinan tidak bisa ditangani hanya dengan bantuan, tapi harus dimulai dari perencanaan yang akurat dan pendampingan yang konsisten,” tegasnya.
Ia menyebut, Pemkab Lombok Timur saat ini memusatkan perhatian pada daerah-daerah transmigrasi seperti Suela, Puncak Jeringo, Perigi, Mekarsari, dan Selaparang yang masih memiliki tingkat kerentanan sosial dan ekonomi cukup tinggi.
Dalam kesempatan itu, Edwin juga mendorong penerima manfaat agar aktif menyampaikan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. Menurutnya, keterbukaan masyarakat menjadi modal penting bagi perbaikan kebijakan di tingkat nasional. “Apa yang ibu-ibu alami di lapangan, sampaikan apa adanya. Tim dari Bappenas dan BRAC ingin belajar langsung dari pengalaman masyarakat,” ujarnya.
Tim Bappenas dan BRAC meninjau sejumlah lokasi penerima manfaat, mulai dari usaha mikro hingga kegiatan peternakan sapi dan kambing. Mereka ingin mempelajari efektivitas pendekatan graduasi, yaitu metode pendampingan bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi.
Perwakilan BRAC, PD Antono, mengungkapkan bahwa pendekatan ini telah terbukti berhasil di berbagai negara dan kini diadaptasi di Lombok Timur melalui proyek Desa Berdaya. “Program ini berjalan selama tiga tahun dengan lima komponen utama: ketahanan pangan, usaha produktif, keuangan inklusif, pemberdayaan sosial, dan perlindungan lingkungan,” jelasnya.
Selain memberikan modal usaha, penerima manfaat juga mendapatkan pelatihan teknis, pendampingan keuangan, dan motivasi untuk membangun kemandirian jangka panjang. Model intensif ini diterapkan dengan kunjungan mingguan dan evaluasi bulanan untuk memastikan keberlanjutan hasil.
Bappenas memilih Lombok Timur karena daerah ini dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Pengalaman tersebut dianggap relevan untuk dikembangkan menjadi model nasional.
Wakil Bupati Edwin berharap, inisiatif ini dapat menjadi tonggak baru dalam penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas. “Kami ingin membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah bisa membawa perubahan nyata. Target kami adalah membebaskan 15 ribu keluarga dari kemiskinan ekstrem,” tutupnya.(aws)
