mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berupaya keras menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat di tengah ancaman menurunnya status Universal Health Coverage (UHC). Hal ini ditegaskan Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat membuka Musyawarah VIII Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Timur pada Sabtu (30/8/2025) di aula PMI setempat.
Edwin mengungkapkan bahwa masih terdapat lebih dari 100 ribu peserta BPJS Kesehatan di Lombok Timur yang berstatus nonaktif. Kondisi ini, menurutnya, bisa menghambat akses layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah telah mengaktifkan kembali sebagian besar kepesertaan, yakni sekitar 65 ribu jiwa, namun kerja sama lintas sektor tetap dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya peran berbagai instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), hingga DP3AKB, dalam memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal bagi seluruh warga.
Selain itu, Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada para relawan PMI yang dinilainya memiliki kontribusi nyata dalam mendukung misi kemanusiaan. Ia berharap PMI dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat layanan sosial di Lombok Timur.
Musyawarah VIII PMI tersebut turut dihadiri perwakilan PMI Provinsi NTB, Forkopimda, sejumlah OPD, dan para pengurus PMI dari seluruh kecamatan di daerah itu.(aws)
