mitrasatunews.com – Lombok Timur, 28 Juli 2025 – Upaya modernisasi sistem pengelolaan aset di Kabupaten Lombok Timur terus digenjot. Pemerintah daerah kini mulai menerapkan sistem digital melalui aplikasi SIMDA-BMD berbasis daring guna mempermudah proses pencatatan dan pengawasan Barang Milik Daerah.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi penggunaan sistem tersebut di Aula Handayani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran operator dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program ini. “Operator merupakan bagian vital dalam transisi digital ini. Mereka tidak sekadar menginput data, tetapi ikut menentukan akurasi pengelolaan aset pemerintah,” ujarnya.
Meskipun program ini baru berjalan sekitar dua pekan, Edwin mengakui masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal kelengkapan data dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyoroti masih adanya ketidaksesuaian informasi dalam pengadaan barang yang berisiko menghambat proses digitalisasi.
Dengan sistem daring ini, lanjutnya, para operator kini dapat bekerja lebih fleksibel tanpa terikat ruang dan waktu, selama tersedia koneksi internet. Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk pemantauan langsung dari Bidang Aset terhadap progres penginputan data dari seluruh kecamatan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Izuddin, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan dukungan maksimal terhadap program ini. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah staf bahkan bekerja hingga malam hari demi mengejar target pelaporan aset secara tepat waktu.
Menjawab kebutuhan teknis, Izuddin menyebut pihaknya telah menyiapkan perangkat teknologi berupa 10 unit laptop yang akan disebar ke kecamatan guna memperlancar kerja pengelolaan aset di tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta para operator dari seluruh kecamatan, sebagai langkah strategis menuju tata kelola aset yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi.(aws)
