mitrasatunews.com – Lombok Timur — Rapat Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur Tahun Buku 2024 yang berlangsung di Aula PDAM, Senin (23/6/2025), dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan sejumlah arahan penting terkait kinerja perusahaan dan pengelolaan keuangan yang dinilainya harus semakin akuntabel.
Sebagai pemegang kendali modal di PDAM, Bupati menekankan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM harus berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa beberapa BUMD, seperti BPR NTB dan Selaparang Finansial, telah memberikan deviden, meski ada yang dialihkan kembali untuk memperkuat struktur permodalan. Bupati juga menyatakan bahwa seluruh dana yang dikelola pemerintah wajib bergerak di sektor produktif, bukan mengendap dalam bentuk simpanan.
Dalam arahannya, ia menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan PDAM, terutama di tingkat cabang. Ia meminta para kepala cabang untuk bekerja secara jujur dan bertanggung jawab karena keberhasilan perusahaan akan langsung berdampak pada kesejahteraan karyawan.
“Saya ingatkan, kalau perusahaan ini maju, pegawai juga ikut merasakan manfaatnya. Maka semua harus menjaga dan mengelola PDAM dengan baik,” tegasnya.
Tak hanya itu, Bupati juga meminta laporan konkret mengenai rencana pendapatan PDAM tahun 2025 agar pemerintah daerah memiliki landasan untuk menetapkan kebijakan yang lebih terukur. Ia mengakui belum mempelajari secara detail laporan keuangan sejak 2019 hingga 2023, namun menilai pentingnya akuntabilitas di setiap lini pengelolaan keuangan BUMD.
Isu infrastruktur juga menjadi sorotan. Bupati mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah selatan yang dinilai belum berjalan optimal. Banyaknya kebocoran jaringan dan instalasi transmisi yang belum selesai menjadi hambatan utama. Ia bahkan memberikan batas waktu hingga Agustus kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, perbaikan layanan air bersih sangat vital dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata di wilayah selatan.
“Kalau jaringan air di selatan beres, pariwisata di sana bisa berkembang lebih cepat,” ucapnya.
Mengenai kondisi internal PDAM, Bupati meminta dilakukan pembenahan sistem agar pelayanan air bersih dapat dioptimalkan. Penataan ulang terhadap aspek teknis dan manajerial dinilainya penting untuk meningkatkan kualitas layanan ke masyarakat.
Sementara itu, laporan keuangan PDAM tahun 2024 telah mendapat opini “Wajar” dari auditor independen, berdasarkan laporan audit bernomor 00163/2.0925/AU.2/04/1817-1/1/VI/2025. Evaluasi dari BPKP menempatkan PDAM pada status “Sehat”, dan berdasarkan indikator dari Kepmendagri No. 47 Tahun 1999, PDAM Lombok Timur dikategorikan dalam tingkat “Cukup”.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Dewan Pengawas, jajaran Direksi PDAM, perwakilan BPKAD, dan para pegawai. Pemerintah berharap, dengan evaluasi menyeluruh, PDAM Lotim mampu meningkatkan kinerjanya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.(aws)
