mitrasatunews.com – Mataram, 2 Agustus 2025 — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah skema penyelenggaraan pemilu dengan memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Di Nusa Tenggara Barat, Partai Buruh memberikan pandangannya terhadap kebijakan baru ini dalam sesi wawancara resmi yang digelar oleh KPU Provinsi NTB.
Wawancara berlangsung di kantor Exco Partai Buruh NTB yang berada di kawasan Ampenan, Kota Mataram. KPU NTB, melalui perwakilannya, Mas Reza, melakukan dialog langsung guna menghimpun respons dari partai politik, termasuk dari kalangan non-parlemen.
Ketua Exco Partai Buruh NTB, Lalu Wira Sakti, SH, menyatakan bahwa pemisahan jadwal pemilu memberikan efek ganda bagi partainya. Di satu sisi, ia menyebutnya sebagai momentum strategis untuk memperkuat akar organisasi dan memperluas jangkauan politik ke masyarakat.
“Dengan adanya jeda waktu yang lebih panjang, kami bisa memaksimalkan konsolidasi internal dan menyampaikan visi Partai Buruh secara lebih utuh kepada rakyat NTB,” ungkapnya.
Namun di sisi lain, Lalu Wira menegaskan bahwa pemisahan tersebut juga membuka tantangan baru yang cukup berat. Ia menyoroti potensi peningkatan kebutuhan logistik dan sumber daya yang harus dihadapi partai-partai kecil.
“Ini bukan soal teknis saja, tapi menyangkut kelangsungan gerakan politik alternatif. Ketika pemilu digelar dua kali, maka beban biaya dan tenaga juga otomatis berlipat. Ini akan sangat dirasakan oleh partai seperti kami yang belum memiliki akses sumber daya besar,” jelasnya.
Partai Buruh NTB menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran dalam proses demokrasi, namun berharap negara dapat memberi jaminan keadilan politik bagi seluruh peserta, termasuk partai-partai yang membawa suara kaum pekerja dan kelompok terpinggirkan.
“Jangan sampai sistem pemilu yang baru justru mempersempit ruang partisipasi. Kami percaya demokrasi seharusnya memberi tempat bagi semua, bukan hanya yang punya modal besar,” tegas Lalu Wira.
Langkah KPU NTB yang membuka ruang dialog dengan partai politik lokal dinilai sebagai bentuk transparansi yang penting dalam menghadapi transisi sistem pemilu, sekaligus menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi dari semua spektrum politik.(aws)
