mitrasatunews.com – Lombok Timur – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Jumat (27/2/2026). Dalam peninjauan tersebut, ia menemukan sejumlah kekurangan pada hasil pekerjaan dan langsung memerintahkan pembenahan menyeluruh.
Beberapa catatan utama disampaikan saat ia mengecek gudang beku portabel. Akses masuk dinilai tidak memadai, terdapat celah pada struktur bangunan, serta ditemukan retakan pada lantai di sekitar fasilitas. Trenggono menegaskan, proyek yang bersumber dari anggaran negara wajib memenuhi standar mutu dan tidak boleh diselesaikan secara terburu-buru tanpa memperhatikan kualitas akhir.
Ia juga meninjau fasilitas lain yang menjadi bagian dari KNMP, seperti pabrik es portabel, bengkel perbaikan alat tangkap, kios pemasaran ikan, balai pelatihan, hingga sarana umum. Menurutnya, seluruh infrastruktur tersebut harus benar-benar siap pakai dan mampu menunjang aktivitas nelayan secara optimal.
Dalam kesempatan itu, Trenggono berdialog langsung dengan para nelayan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Ia menekankan bahwa KNMP bukan sekadar proyek fisik, melainkan program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan rantai produksi dan distribusi hasil tangkapan.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat tahapan persiapan pembangunan KNMP di kawasan Indonesia Timur. Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan Ashaf, menyatakan bahwa pemerataan pembangunan menjadi prioritas, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kelautan besar namun belum didukung fasilitas memadai.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, memastikan proses seleksi lokasi dilakukan secara ketat dan berbasis data. Faktor kesiapan lahan, keberadaan nelayan aktif, serta komitmen pemerintah daerah menjadi pertimbangan utama sebelum pembangunan dimulai.
Ketua Satgas Pembangunan KNMP 2026, Ridwan Mulyana, menambahkan bahwa puluhan surveyor telah diterjunkan untuk memetakan lokasi-lokasi potensial, termasuk di wilayah Papua dan kawasan timur lainnya. Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada persoalan hukum maupun sosial yang menghambat proses pembangunan.
Pemerintah menargetkan 1.000 lokasi KNMP rampung pada 2026. Program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, memperkuat daya saing nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir secara berkelanjutan.(aws)
