mitrasatunews.com – Lombok Timur – Komitmen memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir kembali ditegaskan dalam kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan ke Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Jumat (27/2/2026). Pemerintah daerah dan pusat sepakat mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) guna menunjang aktivitas melaut warga setempat.
Bupati Haerul Warisin menyampaikan bahwa keberadaan SPBN sangat mendesak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang mudah dijangkau dan terjangkau oleh nelayan. Ia menilai fasilitas tersebut akan memperkuat fungsi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana sebagai kawasan terpadu sektor perikanan.
Menurutnya, pemerintah kabupaten siap mengambil tanggung jawab pengelolaan SPBN melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar operasionalnya berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, ia mendorong agar konsep kampung nelayan seperti di Ekas Buana dapat direplikasi di wilayah pesisir lain, mengingat panjangnya garis pantai Lombok Timur yang menyimpan potensi perikanan besar.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyambut positif usulan tersebut. Ia memastikan kementerian akan memfasilitasi percepatan realisasi SPBN serta memberikan dukungan tambahan berupa sepuluh unit kapal lengkap dengan mesin untuk meningkatkan kapasitas tangkap nelayan.
Dalam kesempatan itu, Menteri juga meminta jajarannya menata kembali area keramba jaring apung di perairan Ekas Buana agar lebih tertib dan produktif. Penataan tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil budidaya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut.
Tak hanya sarana produksi, perlindungan sosial bagi nelayan turut menjadi perhatian. Kementerian menyiapkan alokasi asuransi bagi nelayan sebagai bagian dari program nasional yang mencakup ratusan ribu penerima manfaat. Lombok Timur termasuk daerah yang akan mendapatkan bagian dari program tersebut, sejalan dengan langkah pemerintah daerah yang telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.
KNMP Ekas Buana sendiri dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah seluas sekitar 1,5 hektare dan menjadi salah satu proyek percontohan di Nusa Tenggara Barat. Dengan tambahan fasilitas dan dukungan yang dijanjikan, kawasan ini diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir serta menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.(aws)
