mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memantapkan langkah memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bupati, Jumat (27/02/2026). Agenda tersebut membahas evaluasi program sebelumnya sekaligus merumuskan strategi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa keterbukaan akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing ekonomi masyarakat. Ia menyebut, percepatan inklusi keuangan akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku UMKM, Pemkab Lombok Timur telah menyalurkan dana bantuan senilai Rp 20 miliar kepada sekitar 21 ribu pelaku usaha. Bantuan tersebut diharapkan mampu membantu permodalan usaha sekaligus menekan praktik pinjaman berbunga tinggi yang merugikan masyarakat.
Selain bantuan langsung, pemerintah daerah juga menjalankan program kredit tanpa bunga melalui skema Lotim Berkembang. Program ini dirancang sebagai solusi pembiayaan yang aman dan mudah diakses bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha.
Upaya peningkatan literasi keuangan juga diperluas melalui program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) yang digagas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program ini mendorong pemanfaatan layanan keuangan syariah dan digitalisasi di lingkungan pondok pesantren. Sementara itu, Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) terus digencarkan untuk menanamkan budaya menabung sejak usia sekolah.
Sinergi antara pemerintah daerah dan OJK membuahkan hasil positif. Sepanjang tahun ini, Lombok Timur meraih sejumlah penghargaan nasional, termasuk predikat terbaik dalam ajang TPAKD dan TP2DD, serta apresiasi atas kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk kategori kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur.
Rakor tersebut dihadiri perwakilan OJK Provinsi NTB, jajaran organisasi perangkat daerah, lembaga jasa keuangan mitra, serta pimpinan pondok pesantren. Pemerintah daerah berharap kolaborasi yang terjalin dapat terus diperkuat demi mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Lombok Timur.(aws)
