mitrasatunews.com – Lombok Timur – Mengantisipasi kemungkinan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Rencana ini diungkapkan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, dalam agenda sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah, Selasa (2/9/2025).
Edwin menyampaikan, proyeksi anggaran nasional tahun depan mengindikasikan adanya penurunan transfer ke daerah, sementara sebagian besar pembiayaan kegiatan di Lombok Timur masih bergantung pada sumber tersebut.
“Kondisi ini menuntut kita untuk lebih kreatif menggali pendapatan lokal. Skema insentif dari pusat tidak bisa lagi diandalkan seperti sebelumnya,” ungkapnya.
Sebagai salah satu langkah, pemerintah akan memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan sistem bagi hasil di mana 66% pendapatan masuk langsung ke kas daerah. Selain itu, pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan dipercepat agar lebih akurat dalam mendukung proyeksi PAD.
Kepala Bappenda Lombok Timur, Muksin, menyebut keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada keterlibatan perangkat desa serta kepatuhan masyarakat. Bappenda juga menyiapkan tim juru bantu di setiap desa, terdiri dari 30 personel, untuk memberikan edukasi dan pendampingan soal kewajiban pajak, mulai dari pajak restoran hingga pajak sarang burung walet.
Acara sosialisasi yang berlangsung di Aula Gedung Wanita tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas PMD, Kepala UPTD Samsat Selong, camat dari beberapa wilayah, serta lurah dan kepala desa se-Lombok Timur. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat memperkuat ketahanan fiskal daerah menghadapi tantangan keuangan di tahun mendatang.(aws)
