mitrasatunews.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD menggelar rapat paripurna di ruang utama dewan pada Rabu (24/9/2025). Agenda sidang kali ini membahas penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir langsung untuk mewakili pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang sebelumnya telah menyetujui beberapa kebijakan strategis, termasuk pembangunan jalan dan gedung serbaguna yang dilaksanakan secara tahun jamak, serta perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dalam paparannya, Wabup menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp3,43 triliun. Angka ini menurun sekitar Rp9,95 miliar dari target sebelumnya akibat perubahan nomenklatur retribusi di BLUD puskesmas dan efisiensi dana transfer pusat, meskipun masih terdapat tambahan dari dana bagi hasil serta transfer antar daerah.
Sementara itu, belanja daerah justru meningkat menjadi Rp3,45 triliun atau naik sekitar Rp35,26 miliar. Kenaikan ini terutama untuk mendukung belanja barang dan jasa, bunga, hibah, serta bantuan sosial yang diarahkan ke UMKM dan lembaga sosial. Sebaliknya, belanja modal berkurang Rp7,95 miliar akibat rasionalisasi DAK fisik, dan transfer ke desa juga menurun Rp1,12 miliar karena tidak adanya pilkades tahun depan.
Pemerintah daerah juga mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp109,35 miliar yang bersumber dari SiLPA 2024 dan pinjaman dari BLUD RSUD dr. Soedjono Selong guna menjamin keberlangsungan layanan kesehatan.
Meski terjadi penyesuaian di beberapa sektor, Wabup menegaskan bahwa pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama. Alokasi terbesar diberikan pada pendidikan Rp1,13 triliun, kesehatan Rp800,84 miliar, infrastruktur PUPR Rp251,21 miliar, serta bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan sosial.
Setelah pemaparan pemerintah daerah, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka. Beberapa fokus sorotan meliputi strategi peningkatan pendapatan asli daerah, efisiensi penggunaan anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap program nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberian makanan bergizi gratis.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, staf ahli, dan pejabat terkait lainnya.(aws)
