mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bergerak cepat merespons isu kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram. Dugaan sementara, meningkatnya kebutuhan akibat penggunaan elpiji di dapur-dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memicu terjadinya keterbatasan pasokan.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, mengatakan pihaknya tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. Ia menugaskan Sekretaris Daerah untuk melakukan pendataan detail terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna mengetahui jenis tabung gas yang dipakai. “Apakah dapur MBG menggunakan 3 kilogram, 12 kilogram, atau bahkan 50 kilogram, semuanya harus jelas,” ungkapnya, Kamis (18/9/2025).
Haerul juga menambahkan bahwa kelangkaan tidak hanya dirasakan pada tabung subsidi, tetapi juga elpiji non-subsidi berukuran besar. Karena itu, ia meminta agen resmi turut serta mencatat kebutuhan riil gas pada dapur MBG agar pola distribusi lebih terukur.
Menurutnya, langkah pendataan ini penting sebelum memutuskan mekanisme distribusi yang lebih tepat. Ia menyebutkan pula bahwa pemerintah daerah masih menunggu kepastian dari pusat mengenai klasifikasi dapur MBG. Jika nantinya dianggap setara dengan unit usaha komersial, maka penggunaannya tidak boleh lagi memakai gas subsidi.
“Kami menunggu arahan pusat. Kalau MBG termasuk kategori komersial, maka solusinya adalah beralih ke elpiji non-subsidi,” tegasnya.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Lotim berharap masalah distribusi elpiji dapat segera tertangani, sekaligus menjamin program MBG tetap berjalan tanpa mengganggu ketersediaan gas bagi masyarakat kecil.(aws)
