mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat langkah preventif dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan serta menekan angka perkawinan usia dini melalui peluncuran program Gawe Gubuk Layanan Integrasi Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak BERANI II. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Umum Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, dan menjadi salah satu bentuk konkret sinergi lintas sektor dalam menangani isu sosial yang mendesak.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam sambutannya menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan adat lokal. Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar pelanggaran hukum, namun juga merusak tatanan sosial yang dijunjung oleh masyarakat Lombok.
“Perempuan adalah penjaga kehidupan, dan anak-anak adalah masa depan. Tidak ada alasan apapun untuk membiarkan kekerasan terjadi kepada mereka,” kata Bupati di hadapan ratusan peserta.
Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan aktif dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari aparatur desa, guru, hingga tokoh agama dalam proses edukasi dan penyuluhan. Bupati menambahkan bahwa pemerintah kabupaten tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak, mengikuti jejak regulasi yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi dari TP PKK Provinsi NTB. Ia mengungkapkan bahwa NTB masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka perkawinan anak, yang pada 2024 tercatat sebesar 14,96%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,90%. Bahkan pada tahun sebelumnya, NTB sempat menjadi provinsi dengan angka tertinggi secara nasional.
Program BERANI II, yang telah berjalan sejak 2018 dan kini memasuki fase lanjutan hingga 2027, dianggap mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan melalui pendekatan edukatif dan berbasis komunitas, termasuk pelatihan pasangan muda dan penguatan kesehatan reproduksi.
Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Qurrotaa’yun, menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi lokal sangat diperlukan untuk membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan.
Sementara itu, perwakilan Global Affairs Canada, Novi Anggriani, menyatakan komitmen negaranya untuk terus mendukung Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan seksual dan reproduksi. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif harus dimulai dari perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kerja sama jangka panjang dan penguatan kapasitas lokal.
Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan berbagai bantuan, seperti santunan untuk 53 anak yatim piatu, penghargaan bagi 126 pelajar berprestasi, serta paket sembako untuk 35 anak penderita stunting. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan deklarasi komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi, DPRD NTB, Kemenag, OPD terkait, lembaga swadaya masyarakat, aktivis perempuan, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat sekitar, yang bersama-sama menyuarakan pentingnya menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak di Lombok Timur.(aws)
