mitrasatunews.com – Lombok Timur, 9 September 2025 – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mencari cara untuk memperkuat keuangan daerah di tengah keterbatasan anggaran. Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menegaskan hal itu saat menghadiri sosialisasi pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah yang digelar di Aula Kantor Camat Sambelia.
Dalam forum tersebut, Edwin menjelaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Kondisi itu berimbas pada terbatasnya proyek pembangunan tahun 2025. Untuk mengatasinya, Pemkab Lombok Timur mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi.
Edwin menyebut, sejak Januari 2025 pembagian hasil pajak kendaraan bermotor berubah signifikan, di mana 66 persen masuk ke kas kabupaten dan sisanya 34 persen ke provinsi. Menurutnya, skema ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi fiskal daerah.
“Kami minta peran pemerintah desa untuk aktif mengajak warganya taat membayar pajak. Ini bagian dari gotong royong kita membangun Lombok Timur,” kata Edwin.
Selain persoalan pajak, Wabup juga menyinggung sejumlah program prioritas daerah, antara lain pengusulan lebih dari 11 ribu tenaga honorer menjadi pegawai P3K paruh waktu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mengoperasikan 57 dapur, serta rencana percepatan pembangunan infrastruktur dengan skema tahun jamak senilai Rp 250 miliar.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah sedang berupaya mengaktifkan kembali ratusan ribu kepesertaan BPJS yang sebelumnya nonaktif, dengan opsi agar pembiayaannya dialihkan ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Bappenda Lombok Timur, Muhsin, memastikan bahwa tahun depan tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penyesuaian yang dilakukan hanya berupa pembaruan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023, setelah tiga tahun tidak diperbarui.
Ia menambahkan, wilayah Sambelia menyimpan potensi besar dari pajak sektor kelistrikan dan tambak udang yang perlu digali lebih maksimal.
Sosialisasi di Sambelia ini juga dihadiri jajaran pejabat daerah, camat, dan para kepala desa.(aws)
