mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan keseriusannya dalam membenahi sektor pariwisata dan memperkuat pelayanan publik di tingkat kecamatan. Hal itu tercermin dalam kegiatan Temu Wicara yang digelar bersama para pelaku UMKM dan pariwisata di Aula Kantor Camat Sembalun, Minggu (6/7/2025). Kegiatan tersebut menjadi wadah diskusi antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif dalam mendorong Lombok Timur menuju transformasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam arahannya menekankan pentingnya penanganan yang terstruktur terhadap tantangan pariwisata yang berbeda di tiap wilayah, baik di kawasan selatan, tengah, maupun utara. Ia menyebutkan perlunya pendekatan yang lebih lokal dan partisipatif untuk menyelesaikan persoalan, khususnya terkait fasilitas akomodasi dan pelayanan terhadap wisatawan.
“Kalau wisatawan datang tapi tidak bisa menginap karena kurangnya fasilitas, tentu itu merugikan. Pendapatan daerah dari sektor pajak juga ikut tertekan,” ujar Bupati.
Ia menyampaikan bahwa salah satu permasalahan krusial adalah turunnya pendapatan pajak hotel akibat minimnya tingkat hunian, yang menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir. Ia juga mengingatkan agar isu-isu negatif dari investor luar yang beroperasi di Lombok Timur tidak sampai merusak citra daerah.
Lebih jauh, Bupati meminta perhatian khusus terhadap kondisi destinasi wisata Gunung Rinjani. Menurutnya, peran Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) perlu diperkuat dalam memastikan fasilitas dan keamanan bagi pengunjung, terlebih dalam situasi darurat. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan kementerian terkait untuk peningkatan kesiapsiagaan bencana di kawasan wisata.
“Kita tidak boleh mengabaikan keselamatan pengunjung. Wisatawan mancanegara pun harus merasa aman dan nyaman saat berkunjung ke sini,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati juga menyoroti lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang saat ini tercatat menunggak hingga Rp55 miliar. Ia telah membentuk tim khusus untuk mempercepat upaya penagihan dan meningkatkan kesadaran publik terhadap tanggung jawab warga terhadap daerah.
Tak hanya fokus pada pariwisata dan pendapatan daerah, Pemkab Lotim juga sedang merancang pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan ke tingkat kecamatan. Menurut Bupati, hal ini bertujuan mempercepat respon terhadap persoalan sosial di masyarakat, terutama dalam menangani kemiskinan ekstrem.
“Camat harus lebih berdaya, paham persoalan warganya, dan menjadi motor penggerak perubahan di tingkat bawah,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Bupati memberikan apresiasi terhadap kultur silaturahmi dan toleransi yang tetap hidup di tengah masyarakat Sembalun. Ia menilai nilai-nilai lokal seperti inilah yang seharusnya menjadi fondasi dalam membangun pariwisata yang beretika dan berkelanjutan.
Acara tersebut turut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Sembalun, kepala desa, pelaku UMKM, komunitas pariwisata, serta sejumlah mitra pembangunan yang aktif di wilayah tersebut. Diskusi interaktif berlangsung dinamis, mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk kemajuan Lombok Timur.(aws)
