mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya menyesuaikan diri dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menegaskan hal tersebut saat berdialog dengan masyarakat Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, desa merupakan pihak yang paling awal merasakan dampak dari berbagai penyesuaian, terutama terkait efisiensi anggaran maupun pola kerja birokrasi. Karena itu, Pemkab mendorong transformasi digital di berbagai sektor untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Sejumlah sistem digital telah mulai diterapkan, antara lain integrasi aplikasi Sipdah-Siskeudes, pengelolaan aset daerah melalui SIMDA dan BMD secara online, serta uji coba absensi digital yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Puskesmas Dasan Lekong, hingga Desa Setanggor.
Selain urusan administrasi, pemerintah daerah juga menaruh perhatian khusus pada pembenahan sektor pajak. Edwin mengakui bahwa kualitas data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih perlu diperbaiki. Dengan jumlah wajib pajak mencapai sekitar 447 ribu, ia menilai proses digitalisasi menjadi langkah penting untuk memperbaiki pencatatan dan entri data setoran pajak.
“Ini memang bukan pekerjaan ringan, tetapi harus kita jalankan agar sistem yang ada lebih tertata dan transparan,” jelasnya.
Pertemuan di Desa Sepit tersebut diakhiri dengan sesi diskusi, di mana warga menyampaikan aspirasi sekaligus berdialog langsung dengan jajaran pemerintah daerah terkait berbagai program pembangunan.(aws)
