mitrasatunews.com – Lombok Timur – Ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali memicu keresahan nelayan di wilayah pesisir selatan Lombok Timur. Ratusan nelayan dari Tanjung Luar, Ketapang Raya, hingga Pulau Maringkik turun ke jalan dan menggelar aksi protes di depan SPBN Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Selasa (19/5/2026).
Aksi yang diinisiasi Serikat Masyarakat Selatan (SMS) itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap berkurangnya kuota solar subsidi yang dinilai menghambat aktivitas melaut masyarakat pesisir. Para nelayan menilai distribusi BBM selama ini tidak berjalan normal karena stok sering habis sebelum seluruh nelayan memperoleh jatah.
Dalam orasinya, perwakilan massa aksi, Sayadi, menegaskan bahwa nelayan hanya meminta hak mereka dipenuhi sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai kondisi kelangkaan yang terus berulang menimbulkan kecurigaan adanya praktik tidak sehat dalam penyaluran BBM subsidi.
Menurutnya, data jumlah kapal dan kebutuhan nelayan sudah tercatat secara resmi, sehingga pengurangan pasokan dianggap tidak memiliki alasan yang jelas. Ia meminta Pertamina bersama pemerintah daerah segera membuka informasi terkait distribusi dan kuota BBM untuk nelayan di kawasan Tanjung Luar.
“Kami tidak ingin nelayan terus dirugikan. Kalau kuota memang ada, kenapa di lapangan selalu kosong?” tegasnya di hadapan massa aksi.
Tak hanya itu, nelayan juga menyoroti dugaan permainan oknum tertentu yang disebut ikut mempersulit distribusi BBM subsidi. Situasi tersebut bahkan disebut kerap memicu perselisihan antara nelayan dan petugas SPBN saat antrean solar membludak.
Perwakilan nelayan Pulau Maringkik, H. Nanang, mengaku masyarakat dari wilayah kepulauan menjadi pihak yang paling terdampak. Ia mengatakan nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mengurus rekomendasi pembelian BBM, namun tetap sering tidak mendapatkan pasokan.
“Setiap ada distribusi, stok cepat sekali habis. Kami yang datang dari pulau sering pulang tanpa membawa solar,” ujarnya.
Selain menuntut penambahan kuota, massa juga mendesak agar pemerintah menindak tegas dugaan mafia BBM yang dinilai merugikan nelayan kecil. Mereka meminta pengawasan distribusi diperketat dan pelayanan di SPBN dievaluasi secara menyeluruh.
Menanggapi aksi tersebut, Direktur Utama PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina untuk mengusulkan tambahan kuota BBM subsidi, khususnya jenis solar.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan solar meningkat tajam selama musim penangkapan ikan yang biasanya berlangsung mulai Mei hingga Agustus. Sementara untuk Pertalite, menurutnya, stok masih relatif aman setelah sebelumnya mendapat tambahan pasokan.
“Kami memahami keresahan nelayan dan saat ini masih menunggu keputusan Pertamina terkait permintaan penambahan kuota solar,” jelasnya.
Dalam aksi itu, nelayan turut menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari jaminan ketersediaan BBM subsidi, transparansi kuota distribusi, pemberantasan praktik mafia BBM, hingga kemudahan pengurusan izin kapal dan rekomendasi pembelian bahan bakar.(aws)
