mitrasatunews.com – Lombok Timur — Semangat kolaborasi antara masyarakat dan sekolah kembali terlihat di Lombok Timur. Wali murid dan komite SMPN 1 Aikmel menunjukkan inisiatif membanggakan dengan memulai pembangunan ruang kelas baru secara swadaya. Dukungan ini langsung mendapat respons positif dari Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang hadir dalam seremoni peletakan batu pertama pada Rabu (9/7/2025).
Dalam sambutannya, Bupati menyebut inisiatif mandiri para orang tua siswa sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap pendidikan. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan kesadaran tinggi masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam menciptakan fasilitas belajar yang layak.
“Ini adalah contoh terbaik bagaimana pembangunan tidak selalu bergantung penuh pada pemerintah. Ketika masyarakat ikut terlibat, hasilnya jauh lebih bermakna,” kata Bupati.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pun menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam proyek ini. Skema yang ditawarkan cukup menarik: bangunan akan dibuat dua tingkat, dengan lantai dasar dibangun oleh komite dan wali murid, sementara lantai atas akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Ini bentuk keadilan kolaboratif. Pemerintah hadir sebagai mitra, bukan satu-satunya penanggung jawab,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menyinggung kepadatan penduduk di Kecamatan Aikmel yang berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap fasilitas pendidikan. Ia melihat lonjakan minat masyarakat menyekolahkan anak di lembaga negeri sebagai sinyal kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan formal.
Tak lupa, peran guru juga disorot. Bupati mengingatkan pentingnya guru untuk tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran. Ia menekankan bahwa integrasi nilai moral dan spiritual adalah fondasi utama dalam membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak.
Acara peletakan batu pertama tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Camat Aikmel, tokoh masyarakat, para guru, dan wali murid. Kehadiran berbagai pihak itu menjadi bukti bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik pemerintah atau sekolah semata.(aws)
