mitrasatunews.com – Lombok Timur – Sebanyak 239 anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lombok Timur mengikuti kegiatan pembekalan peningkatan kapasitas SDM yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Timur, Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kepekaan FKDM dalam membaca dinamika sosial di lapangan. Menurutnya, keberadaan FKDM merupakan ujung tombak dalam menjaga stabilitas daerah melalui penyampaian informasi yang cepat dan terpercaya.
“FKDM harus mampu menjadi mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat. Informasi yang dikumpulkan tidak hanya penting untuk pencegahan, tetapi juga untuk memastikan langkah-langkah kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran,” ujar Wabup Edwin dalam sambutannya.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan profesionalitas dalam pelaporan dan analisis situasi di lapangan, agar setiap potensi ancaman dapat direspons secara cepat dan tepat oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpoldagri Lombok Timur, H. Mustafa, S.Sos, menjelaskan bahwa kegiatan pembekalan ini merupakan bagian dari program rutin dalam memperkuat kapasitas FKDM di semua tingkatan, baik kabupaten maupun kecamatan.
“Kegiatan ini dirancang untuk memperluas wawasan anggota FKDM agar mereka memahami peran strategisnya dalam deteksi dini, pencegahan, dan penanganan potensi konflik,” ungkap Mustafa.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, termasuk aparat penegak hukum, TNI, dan akademisi. Salah satu yang menarik perhatian peserta adalah materi yang dibawakan oleh Dr. Gema Ahmad Muzakir, SH., MH., sebagai praktisi hukum, yang mengulas topik “Tinjauan Hukum terhadap Konflik Sosial.”
Dalam pemaparannya, Dr. Gema menekankan bahwa konflik sosial sering kali berawal dari ketimpangan informasi, pelanggaran norma, atau benturan kepentingan yang tidak ditangani secara tepat sejak awal. Ia menilai FKDM memiliki peran penting dalam memberikan peringatan dini melalui pendekatan hukum dan komunikasi sosial yang berimbang.
“Pencegahan konflik tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Harus ada pemahaman hukum yang kuat, sehingga langkah-langkah penanganan yang diambil tidak menimbulkan masalah baru,” jelasnya.
Selain Dr. Gema, turut hadir sebagai narasumber Kapolres Lombok Timur AKBP I Komang Sarjana, S.IK, Kasi Intel Kejari Lotim Ugik Ramantyo, SH, serta Pasi Intel Kodim 1615/Lotim Kapten Inf. Hengki Irawan. Mereka masing-masing memberikan pembekalan terkait stabilitas wilayah, penguatan jejaring informasi, dan strategi mitigasi potensi ancaman keamanan.
Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, Staf Khusus Bupati, serta perwakilan dari kecamatan se-Lombok Timur. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti sesi pembekalan yang dikemas secara interaktif, termasuk diskusi mendalam mengenai pola deteksi dan pelaporan potensi konflik di tingkat lokal.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap FKDM semakin tanggap dan adaptif terhadap perubahan situasi sosial di masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, Lombok Timur diharapkan mampu menjaga kondusivitas dan menciptakan rasa aman bagi seluruh warganya.(aws)
