mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan perhatian serius terhadap performa Badan Usaha Milik Daerah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Selaparang Finansial Tahun Buku 2025 yang digelar di Labuhan Haji, Selasa (3/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Haerul Warisin bersama Moh. Edwin Hadiwijaya, jajaran komisaris dan direksi perusahaan, serta perwakilan DPRD dan sejumlah pimpinan OPD.
Dalam arahannya, Bupati menilai perusahaan daerah tersebut perlu melakukan langkah pembenahan yang lebih progresif. Ia menyoroti rasio pembiayaan bermasalah yang dinilai belum sebanding dengan capaian keuntungan perusahaan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi indikator bahwa strategi bisnis dan pengelolaan risiko harus ditata ulang.
Bupati meminta manajemen tidak hanya fokus pada pencapaian target administratif, tetapi juga melakukan kerja nyata di lapangan, terutama dalam upaya penyelamatan dan penagihan piutang. Seluruh karyawan didorong untuk terlibat aktif, dengan dukungan peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis.
Ia juga mengingatkan bahwa BUMD memiliki peran strategis sebagai motor ekonomi daerah. Selain dituntut mencetak laba, perusahaan daerah harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan terjangkau. Pengambilan keputusan, termasuk penataan struktur organisasi, diminta dilakukan secara terbuka dan profesional.
“Manajemen harus berani berinovasi dan mengoptimalkan potensi yang ada. Tahun depan harus ada perubahan yang terlihat jelas,” tegasnya.
Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra’I, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 perusahaan memang mencatatkan pertumbuhan usaha, namun belum mencapai hasil maksimal. Ia menyebut berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomi nasional dan kebijakan fiskal, turut memengaruhi kinerja perusahaan.
Menurutnya, fase saat ini menjadi titik penting untuk memperkuat tata kelola dan memastikan proses bisnis berjalan lebih efektif serta akuntabel.
Sementara itu, Direktur Utama Iva Nuril Solihani menjelaskan bahwa perusahaan tetap mampu bertahan di tengah berkurangnya jumlah perusahaan modal ventura secara nasional. Seluruh saham PT Selaparang Finansial dimiliki oleh Pemerintah Daerah, menjadikannya satu-satunya perusahaan pembiayaan daerah yang masih eksis di wilayah tersebut.
Perusahaan yang diperkuat 25 pegawai ini tengah melakukan restrukturisasi pembiayaan, memperketat analisis kredit, meningkatkan sistem pengendalian internal, serta menekan biaya operasional guna menjaga kesehatan keuangan. Di samping itu, kontribusi sosial juga terus dijalankan melalui berbagai program bantuan bagi masyarakat kurang mampu.
RUPS tersebut turut dihadiri unsur DPRD, Asisten Sekda bidang perekonomian, staf ahli bupati, serta jajaran pengawas dan direksi BUMD di lingkungan Pemkab Lombok Timur. Pemerintah daerah berharap hasil evaluasi ini menjadi pijakan kuat bagi peningkatan kinerja perusahaan di tahun mendatang.(aws)
