mitrasatunews.com – Lombok Timur – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait waktu pendistribusian makanan di sekolah. Hal ini dinilai krusial agar tujuan peningkatan konsentrasi dan kualitas belajar siswa dapat tercapai secara maksimal.
Kepala Dikbud Lombok Timur, Nurul Wathoni, menyampaikan bahwa kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kecukupan gizi. Namun demikian, faktor kedisiplinan dalam pelaksanaan program pendukung seperti MBG juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga suasana belajar tetap kondusif.
“Hasil pemantauan kami menunjukkan masih ada pengelolaan MBG di lapangan yang belum sesuai dengan harapan, terutama terkait waktu penyaluran makanan yang berpotensi mengganggu proses belajar mengajar,” ujar Nurul Wathoni saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/1/2026).
Menindaklanjuti temuan tersebut, Dikbud Lombok Timur telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh pengelola MBG. Surat tersebut berisi penegasan agar distribusi makanan dilakukan secara tertib dan mengikuti jadwal istirahat sekolah yang telah ditetapkan.
“Kami sudah menyurati seluruh pengelola MBG agar penyaluran makan bergizi dilakukan secara disiplin, sehingga tidak mengganggu sistem dan proses belajar peserta didik,” tegasnya.
Ia menambahkan, karena program MBG dilaksanakan pada waktu siang hari, pelaksanaannya seharusnya tidak berdampak pada kebiasaan kedatangan siswa maupun jalannya pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan pengelola program menjadi kunci utama.
Meski mengakui masih terdapat kendala koordinasi di lapangan, Nurul Wathoni menegaskan bahwa Dikbud Lombok Timur mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena merupakan program prioritas nasional yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Selain membahas MBG, Dikbud Lombok Timur juga menyoroti persoalan infrastruktur pendidikan. Nurul Wathoni mengungkapkan bahwa lebih dari 100 sekolah di Lombok Timur telah dilaporkan mengalami kerusakan, baik akibat faktor usia bangunan maupun bencana alam.
Namun, keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat pihaknya hanya dapat melakukan pelaporan dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemerintah Daerah. Upaya rehabilitasi sekolah diusulkan melalui berbagai skema, seperti program rehabilitasi dari pemerintah pusat maupun melalui APBD, meski jumlahnya masih sangat terbatas.
“Dana DAK dari pusat saat ini sudah tidak tersedia. Karena itu, kami terus berupaya melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan legislatif, agar kebutuhan rehabilitasi sekolah bisa mendapatkan perhatian lebih,” jelasnya.
Pada tahun sebelumnya, bantuan rehabilitasi hanya mampu menjangkau sekitar 30 sekolah. Untuk itu, Dikbud Lombok Timur terus memperjuangkan tambahan kuota bantuan melalui berbagai jalur, termasuk komunikasi dengan DPR dan DPD.
Di sisi lain, Dikbud juga tengah mematangkan persiapan sistem zonasi Penerimaan Murid Baru (PMB) agar pelaksanaannya ke depan dapat berjalan lebih tertib dan meminimalisir permasalahan seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Dikbud Lombok Timur berharap kualitas pendidikan, baik dari sisi sarana prasarana, gizi siswa, hingga kedisiplinan proses belajar mengajar, dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.(aws)
