mitrasatunews.com – Lombok Timur – Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Lombok Timur kembali diperkuat melalui kegiatan pendampingan analisis situasi aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (28/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Wabup Edwin menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan pendekatan yang lebih presisi, terutama dengan memastikan seluruh data yang digunakan benar-benar valid dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi utama agar program intervensi yang dijalankan tidak meleset dari sasaran.
Ia mengungkapkan bahwa Lombok Timur masih menghadapi tantangan serius karena prevalensi stunting tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data hingga Desember 2025 menunjukkan angka stunting mencapai 22,39 persen, ditambah temuan kasus baru pada Januari 2026 sebesar 0,8 persen atau sekitar 545 kasus.
“Kondisi ini tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan kerja bersama dan data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Edwin. Ia pun meminta Bappeda melakukan penelaahan ulang terhadap data dari seluruh kecamatan, sekaligus mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, peran OPD saja tidak cukup. Dukungan masyarakat hingga tingkat desa dan dusun menjadi faktor penentu keberhasilan, terutama dalam memastikan intervensi gizi, kesehatan, dan lingkungan berjalan efektif.
Sementara itu, Ketua Tim Pendamping dari Kementerian Dalam Negeri, Arifin Effendy Hutagalung, menekankan bahwa pencapaian target nasional penurunan stunting memerlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi. Ia menyebutkan, pemerintah pusat menargetkan angka stunting nasional turun menjadi 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045.
Ia menjelaskan bahwa Kemendagri berperan aktif dalam memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, penguatan sistem data terintegrasi lintas sektor, termasuk keterhubungan dengan SIPD dan sistem sektoral lainnya, menjadi bagian penting dalam pengendalian program stunting.
Pendampingan ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran data yang lebih komprehensif dan rekomendasi yang aplikatif, sehingga dapat menjadi acuan bersama dalam penyusunan kebijakan penurunan stunting di Lombok Timur ke depan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh tim dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Kesehatan, akademisi dari Poltekkes Mataram, serta peserta dari Bappeda kabupaten/kota se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat.(aws)
