mitrasatunews.com – Lombok Timur — Tindakan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang menegur langsung para operator perahu asal luar daerah di kawasan wisata Pantai Ekas Buana memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Aksi yang terekam dalam sebuah video dan tersebar luas di media sosial tersebut menjadi bahan perbincangan publik, memicu pro-kontra di tengah masyarakat.
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, angkat bicara menanggapi polemik ini. Ia menilai langkah Bupati sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat lokal yang kian terpinggirkan akibat dominasi pelaku wisata dari luar wilayah.
“Ini bukan soal emosi, tapi bentuk respons atas keresahan warga lokal yang merasa kehilangan peluang ekonomi di tanah sendiri,” jelas Yusri saat memberikan keterangan, Kamis (19/6/2025).
Yusri menjelaskan bahwa banyak warga Ekas yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas wisata, namun kini mulai tersisih akibat masuknya boatman dari daerah lain, terutama dari Lombok Tengah. Ia menyebut, kehadiran operator luar membawa dampak besar bagi pelaku usaha lokal, mulai dari penurunan tingkat hunian di penginapan hingga sepinya warung dan UMKM setempat.
Untuk meredam ketegangan dan menciptakan keadilan ekonomi, Yusri menawarkan opsi pengelolaan parkir perahu agar tidak mengganggu aktivitas warga. Ia menyarankan agar perahu dari luar daerah ditempatkan di pinggir pantai, bukan di area tengah laut tempat wisatawan biasa berselancar.
“Dengan begitu, wisatawan tetap bisa menikmati pengalaman mereka, tapi juga berinteraksi langsung dengan warga lokal, belanja, bahkan menginap di tempat warga,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar masyarakat tidak terpancing emosi dan menyikapi persoalan ini secara arif. Menurut Yusri, insiden di Pantai Ekas harus menjadi momentum untuk memperkuat regulasi wisata antarwilayah dan memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“Pemerintah harus hadir dan segera merumuskan kebijakan bersama. Kolaborasi antara Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Pemprov NTB sangat diperlukan,” tambahnya.
Dalam video yang beredar, Bupati Warisin terlihat menegur seorang operator boat dari luar daerah dan meminta agar mereka tidak lagi membawa wisatawan jika tidak menggunakan fasilitas lokal, seperti penginapan atau jasa warga sekitar. Meskipun mendapat sorotan, langkah tersebut dinilai oleh banyak pihak sebagai upaya menjaga keberlangsungan ekonomi warga lokal.
Yusri menegaskan, Bupati tidak sedang menunjukkan kemarahan, melainkan keberpihakan pada masyarakatnya. Ia mengingatkan bahwa pariwisata seharusnya menjadi ruang kolaboratif, bukan arena persaingan tidak sehat yang menyingkirkan warga dari perannya sebagai tuan rumah.
“Ini adalah perjuangan untuk kedaulatan ekonomi lokal. Sudah saatnya kita berpikir ke depan, menyusun zonasi wisata yang adil dan berkelanjutan,” pungkas Yusri.(aws)
