mitrasatunews.com – Lombok Timur — Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memperkuat kemandirian fiskal kembali mendapat pengakuan di tingkat pusat. Daerah ini masuk dalam nominasi kabupaten berprestasi pada penilaian Entrepreneur Government melalui skema Creative Financing Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Penilaian dilakukan secara daring pada Senin (20/4/2026), diikuti langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, bersama Sekretaris Daerah dan jajaran kepala OPD. Dalam forum tersebut, Bupati memaparkan sejumlah terobosan kebijakan keuangan daerah di hadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni, beserta tim penilai.
Salah satu capaian yang disoroti adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada 2025 menembus angka Rp556 miliar. Peningkatan tersebut tidak lepas dari pemanfaatan sistem digital, mulai dari integrasi layanan pajak daerah, penggunaan pembayaran berbasis QRIS, hingga kemitraan dengan platform daring. Tahun ini, pemerintah daerah menargetkan seluruh transaksi pajak dilakukan secara non-tunai, dengan tingkat partisipasi wajib pajak digital mencapai hampir seluruhnya.
Di sisi lain, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi strategi penting. Pemerintah tidak hanya mendorong BUMD sebagai mesin pendapatan, tetapi juga sebagai penyedia layanan dasar bagi masyarakat, seperti distribusi air bersih, pupuk bersubsidi, serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
Optimalisasi aset daerah turut dilakukan melalui skema pemanfaatan bersama pihak ketiga. Langkah ini dinilai efektif dalam meningkatkan nilai guna aset sekaligus memberikan kontribusi langsung terhadap kas daerah melalui sistem bagi hasil yang terukur.
Sektor kesehatan pun mengalami pembaruan melalui penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan skema ini, rumah sakit dan puskesmas memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan tanpa meninggalkan prinsip efisiensi.
Selain itu, pemerintah daerah juga mempercepat pembangunan infrastruktur penerangan jalan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Program ini diarahkan untuk mengurangi titik-titik rawan kecelakaan yang selama ini minim pencahayaan, sekaligus memperluas jangkauan layanan secara merata.
Tim penilai dalam ajang ini tidak hanya berasal dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, tetapi juga melibatkan unsur akademisi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Hasil akhir penilaian akan diumumkan berdasarkan klasifikasi wilayah.
Dengan berbagai pendekatan inovatif tersebut, Lombok Timur dinilai semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah yang adaptif dalam mengelola keuangan dan pelayanan publik.(aws)
