mitrasatunews.com – Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah cepat merespons berbagai persoalan di sektor peternakan ayam broiler dengan menggelar forum koordinasi bersama para pelaku usaha dan peternak. Pertemuan yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) itu dipimpin langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin, didampingi jajaran organisasi perangkat daerah terkait.
Fokus utama pembahasan mencakup rencana peralihan penggunaan gas elpiji subsidi ke non-subsidi serta evaluasi mutu bibit ayam atau Day Old Chick (DOC) yang beredar di kalangan peternak.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif di tengah beredarnya berbagai informasi yang berpotensi memicu keresahan. Ia meminta seluruh pihak menjadikan forum tersebut sebagai sarana mencari solusi nyata, bukan memperkeruh keadaan.
Pemerintah daerah menyambut positif kesiapan peternak untuk beradaptasi dengan kebijakan penggunaan elpiji non-subsidi. Namun, Bupati juga mengingatkan perusahaan mitra agar tidak lepas tangan, melainkan turut aktif membantu menyelesaikan persoalan teknis di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diminta segera melakukan pendataan menyeluruh terkait jumlah kandang serta estimasi kebutuhan energi di wilayah tersebut. Data ini akan menjadi dasar dalam memastikan ketersediaan gas non-subsidi tetap aman bagi pelaku usaha.
Selain energi, isu kualitas DOC juga menjadi perhatian serius. Pemerintah meminta perusahaan penyedia bibit menjaga standar mutu serta memperkuat pembinaan terhadap peternak, khususnya dalam pengelolaan kandang dan teknik pemanasan.
Upaya alternatif pun mulai dipertimbangkan, termasuk penggunaan alat pemanas berbahan bakar oli bekas. Pemerintah berencana meninjau langsung efektivitas metode tersebut sebelum diterapkan secara luas.
Di sisi lain, pihak perusahaan menyampaikan bahwa kualitas DOC yang mereka distribusikan telah sesuai standar. Mereka menilai kendala yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor manajemen kandang dan sistem pemanasan yang belum optimal.
Sementara itu, perwakilan asosiasi peternak mengungkap adanya perbedaan antara bobot DOC yang diterima di lapangan dengan standar yang diklaim perusahaan. Mereka juga menyoroti pentingnya pendampingan berkelanjutan agar produktivitas peternak dapat meningkat.
Masalah lain yang mengemuka adalah sulitnya memperoleh tabung gas elpiji 12 kilogram. Peternak mengaku pasokan semakin terbatas karena tingginya permintaan dari berbagai sektor, termasuk program sosial pemerintah.
Menutup kegiatan, Bupati menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan peternak lokal. Ia juga memastikan evaluasi lanjutan akan terus dilakukan guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berjalan efektif di lapangan.(aws)
