mitrasatunews.com – Lombok Timur – Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih modern terus diperkuat. Daerah ini resmi memulai uji coba penerapan Portal Perlinsos sebagai bagian dari transformasi digital bantuan sosial yang diinisiasi pemerintah pusat. Peluncuran program berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Jumat (31/7/2026), dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah serta ribuan agen lapangan.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memimpin langsung kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa digitalisasi menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam proses pendataan calon penerima berbagai program bantuan sosial.
Menurutnya, keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh peran aktif para petugas yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada seluruh agen Perlinsos yang bersedia terlibat dalam proses pendataan sekaligus edukasi kepada warga mengenai sistem yang baru diterapkan.
Bupati juga menyampaikan rasa bangganya karena Lombok Timur dipercaya menjadi salah satu dari puluhan daerah di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi percontohan implementasi Portal Perlinsos. Kepercayaan tersebut dinilai sebagai peluang untuk membangun tata kelola data sosial yang lebih berkualitas sekaligus mempercepat reformasi birokrasi berbasis digital.
Ia mengajak seluruh unsur pemerintah, perangkat desa, serta masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, memperbarui data warga merupakan langkah penting agar kebijakan bantuan pemerintah dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerimanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menjelaskan bahwa Lombok Timur termasuk dalam 43 kabupaten dan kota yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai daerah percontohan digitalisasi perlindungan sosial. Program tersebut diharapkan mampu mempercepat integrasi data masyarakat sehingga pelayanan bantuan menjadi lebih efektif dan efisien.
Dalam tahap awal pelaksanaannya, pemerintah menurunkan sebanyak 2.576 agen Perlinsos yang berasal dari berbagai unsur, di antaranya aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), perangkat desa, kepala lingkungan, kader masyarakat, hingga anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Para agen tersebut akan melakukan pendataan terhadap sekitar 140 ribu kepala keluarga yang masuk dalam kelompok desil satu hingga empat sebagai prioritas awal. Setelah tahapan itu selesai, proses pemutakhiran data akan diperluas hingga mencakup lebih dari 501 ribu kepala keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Menurut Sekda, sistem digital yang diterapkan melalui Portal Perlinsos akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan layanan perlindungan sosial yang lebih cepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai bagian dari persiapan operasional, para agen yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) difasilitasi aktivasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur. Di saat yang sama, perwakilan OPD juga mengikuti pelatihan Training of Trainers (ToT) guna meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi serta memahami mekanisme kerja Portal Perlinsos.
Melalui implementasi sistem digital tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap proses pendataan masyarakat dapat dilakukan secara lebih akurat dan berkelanjutan. Dengan data yang semakin valid, penyaluran bantuan sosial diharapkan mampu berlangsung lebih tepat sasaran, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan program perlindungan sosial di daerah.(red)
