mitrasatunews.com – Lombok Timur – Upaya memberikan kepastian hukum atas lahan masyarakat pesisir kembali digencarkan di Lombok Timur. Pemerintah daerah menyerahkan 87 sertifikat hak milik kepada warga Ekas Buana dalam sebuah kegiatan yang digelar di Kampung Nelayan Merah Putih, Kamis (12/2/2026).
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan bahwa seluruh dokumen tersebut diberikan tanpa pungutan. Ia menekankan tidak ada biaya administrasi, materai, maupun pembayaran lain yang dibebankan kepada penerima. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memastikan masyarakat kecil memperoleh hak legal atas tanah yang mereka tempati.
Selain penyerahan sertifikat, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya menjaga lingkungan kawasan pesisir. Warga diminta berperan aktif menciptakan area yang tertib dan bersih, mengingat lokasi tersebut diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru berbasis komunitas, termasuk rencana pembentukan koperasi nelayan.
Program ini dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur bersama lembaga pertanahan. Pemerintah berharap legalitas aset dapat meningkatkan rasa aman warga sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan.
Kepala ATR/BPN Lombok Timur, I Komang Suarta, menjelaskan bahwa sertifikasi lahan pesisir masuk dalam agenda prioritas nasional. Kolaborasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian ATR/BPN diarahkan untuk memperjelas status kepemilikan tanah masyarakat nelayan serta meminimalkan potensi konflik.
Ia juga mengimbau warga yang belum memiliki dokumen kepemilikan agar segera mengurus legalisasi aset. Pemerintah, kata dia, menyiapkan mekanisme reforma agraria untuk membantu penyelesaian sengketa lahan.
Setelah Ekas Buana, program serupa direncanakan menyasar wilayah pesisir lain di Lombok Timur, antara lain Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Sambelia, dan Kecamatan Sembalun. Pemerintah menargetkan semakin banyak warga pesisir mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka dalam waktu dekat.(aws)
