mitrasatunews.com – Upaya modernisasi birokrasi dan pelayanan publik di Lombok Timur kembali diperkuat dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpajakan dan sistem informasi keuangan desa yang digelar di Kecamatan Suralaga. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir langsung membuka acara tersebut yang bertujuan untuk memperkenalkan sistem digital baru dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah, Selasa 27 Mei 2025.
Kegiatan ini memperkenalkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk penerapan sistem terintegrasi antara SIPDAH (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), serta pembaruan regulasi melalui Perda Nomor 6 Tahun 2023. Seluruh instrumen ini dirancang untuk mendorong transparansi fiskal dan memperkuat fondasi tata kelola keuangan hingga ke level desa.
Dalam sambutannya, Wabup Edwin menyoroti perubahan signifikan yang dihadapi pemerintah daerah pasca reformasi kebijakan dari pusat. Menurutnya, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan antara pelaksanaan program pembangunan dan kepatuhan pada pengawasan anggaran yang semakin ketat.
“Pemerintah desa sering kali kesulitan merealisasikan belanja karena prosesnya tersendat di tataran administratif. Maka dari itu, kita butuh sistem yang bisa menyederhanakan proses, bukan menambah beban,” jelasnya.
Wabup juga menegaskan bahwa visi pembangunan Lombok Timur telah diperbarui agar sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan memperluas digitalisasi layanan publik, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan, makanan, dan minuman yang kini mulai diarahkan untuk bisa dilakukan secara daring.
“Harapan kita, masyarakat bisa membayar pajak dari desa tanpa perlu antre di kota. Ini bukan sekadar memudahkan, tapi juga bentuk keadilan pelayanan,” ujarnya.
Rencana ke depan, sistem digital ini akan melibatkan Inspektorat untuk memperkuat pengawasan internal. Desa-desa pun akan diberikan akses untuk melakukan pembayaran pajak melalui platform online tanpa bergantung hanya pada satu bank daerah. Pemerintah berharap semakin banyak kanal pembayaran yang disediakan agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih luas.
Sementara itu, Camat Suralaga, Nurhillal, mengapresiasi langkah Pemkab Lotim yang mulai serius mengintegrasikan sistem digital ke dalam pemerintahan tingkat desa. Ia menyatakan bahwa inisiatif ini menjadi angin segar bagi perangkat desa dalam menjalankan administrasi dan pelayanan tanpa tekanan administratif yang rumit.
“Dengan sistem ini, semoga semua lini pemerintahan bisa berjalan lebih sinkron, dari bawah ke atas. Ini bentuk transformasi nyata,” tuturnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran staf khusus, kepala dinas terkait, camat, kepala desa, serta perangkat desa se-Kecamatan Suralaga. Kegiatan ini menjadi penanda bahwa Lombok Timur siap melangkah ke era pelayanan publik yang lebih cepat, akuntabel, dan berbasis teknologi.(aws)
