mitrasatunews.com – SURALAGA – Langkah sigap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menjaga kohesi sosial masyarakat membuahkan hasil positif. Konflik yang sempat mengemuka antara dua kelompok pengurus masjid di Desa Bagik Payung Timur akhirnya menemukan jalan keluar melalui mediasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijya, pada Rabu (28/5/2025) di ruang pertemuan Kantor Bupati.
Perselisihan bermula dari pendirian Masjid Al Muhajirin di Dusun Praida, yang menimbulkan polemik dengan pengurus Masjid Jami’ Baitul Izzati di Dusun Praida Selatan. Kedekatan lokasi kedua tempat ibadah yang hanya terpaut sekitar 500 meter memicu kekhawatiran akan polarisasi jamaah, terutama karena Masjid Jami’ Baitul Izzati mengalami penurunan kehadiran jamaah sejak masjid baru mulai digunakan.
Masalah yang sebelumnya gagal diselesaikan di tingkat lokal ini akhirnya ditangani secara langsung oleh Pemerintah Daerah. Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak turut dihadirkan, termasuk Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, tokoh-tokoh lembaga lintas iman, aparat desa dan kecamatan, serta perwakilan dari masing-masing masjid.
Wabup Edwin menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan sosial keagamaan seperti ini membutuhkan ketulusan, keterbukaan, dan komitmen bersama. “Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga suasana kondusif dan menjauhkan masyarakat dari potensi konflik berkepanjangan. Maka musyawarah dan dialog menjadi kunci utama,” ucapnya dalam sambutannya.
Dari hasil diskusi intensif tersebut, lahirlah kesepahaman yang disebut sebagai “Jumat Perpisahan” — sebuah bentuk rekonsiliasi simbolik di mana para jamaah dari Masjid Al Muhajirin akan melaksanakan ibadah bersama di Masjid Jami’ Baitul Izzati dalam dua kesempatan spesial: Shalat Idul Adha pada Jumat, 6 Juni 2025 yang akan didampingi langsung oleh Wakil Bupati, serta Shalat Jumat berikutnya yang akan dihadiri Kepala Kantor Kemenag Lotim.
Kesepakatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah langkah nyata dalam merajut kembali keharmonisan antarwarga yang sempat terbelah karena perbedaan pendapat. Pemerintah berharap momen ini menjadi titik balik menuju hubungan yang lebih baik di antara kedua komunitas.
Diketahui, Dusun Praida Selatan memiliki sekitar 140 kepala keluarga, sementara Dusun Praida memiliki sekitar 220 kepala keluarga. Berdasarkan data demografis, kedua wilayah secara teknis memang mampu mendukung keberadaan masjid masing-masing. Namun demikian, Pemkab Lotim menilai pentingnya memelihara semangat kolektif dan persatuan, agar tidak terjadi friksi yang berkepanjangan.
Wabup Edwin menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak hanya hadir sebagai penengah, tetapi juga sebagai penggerak budaya damai dalam kehidupan masyarakat. “Kita berharap Jumat Perpisahan ini menjadi awal baru bagi kedua pihak untuk hidup berdampingan tanpa prasangka. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru harus menjadi energi untuk bersatu,” tegasnya.
Dengan disepakatinya langkah damai ini, Pemkab Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas sosial, khususnya dalam isu-isu keagamaan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput.(aws)
