mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai menunjukkan arah kebijakan baru dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini disiapkan untuk mengambil peran lebih strategis dalam struktur pemerintahan daerah.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan bahwa PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang layaknya Aparatur Sipil Negara lainnya. Hal tersebut ia sampaikan saat kegiatan perpanjangan SK PPPK yang digelar pada Kamis (8/1/2026).
Menurut Bupati yang akrab disapa H. Iron itu, paradigma lama yang menempatkan PPPK hanya sebagai tenaga kontrak sudah tidak relevan. Ia menegaskan bahwa PPPK merupakan bagian utuh dari sistem ASN sehingga sudah selayaknya diberikan ruang karier, termasuk menduduki jabatan struktural.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan pemerintah daerah adalah membuka peluang PPPK untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah. Tak berhenti di situ, Pemkab Lombok Timur juga tengah memproses usulan agar jabatan Kepala Puskesmas dapat diisi oleh tenaga PPPK, sepanjang memenuhi syarat dan regulasi yang berlaku.
“Kami tidak ingin PPPK hanya berhenti di perpanjangan kontrak. Kami ingin mereka punya masa depan karier yang jelas,” ungkapnya.
Di sisi lain, H. Iron juga menyoroti tantangan dunia pendidikan yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi. Ia menilai kemampuan digital kini menjadi kebutuhan mutlak bagi tenaga pendidik. Dalam sambutannya, Bupati mengingatkan agar guru tidak bersikap pasif terhadap perubahan, karena ketertinggalan teknologi dapat berdampak pada kualitas pembelajaran.
Ia mengungkapkan masih ditemui tenaga pendidik yang merasa kewalahan menghadapi sistem berbasis digital. Kondisi ini, menurutnya, harus dijadikan bahan evaluasi bersama agar dunia pendidikan Lombok Timur tidak tertinggal dari perkembangan zaman.
“Guru harus terus meng-upgrade diri. Kalau tidak, justru akan kalah sigap dibandingkan siswanya sendiri,” ujarnya.
Suasana kegiatan sempat mencair ketika Bupati melontarkan pernyataan ringan terkait peluang politik. Ia menyebut PPPK juga memiliki hak politik untuk maju sebagai calon legislatif di masa mendatang, dengan konsekuensi melepaskan status ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mengakhiri arahannya, H. Iron kembali menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Ia berharap tenaga medis di Lombok Timur tidak hanya fokus pada aspek teknis pelayanan, tetapi juga mengedepankan sikap ramah dan empati kepada masyarakat.
Menurutnya, pelayanan yang humanis merupakan kunci membangun kepercayaan publik sekaligus mencerminkan wajah birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(aws)
