mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menegaskan kesiapan menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Dalam High Level Meeting (HLM) TPID yang berlangsung Jumat (12/12/2025), Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan bahwa daerahnya mampu menjaga stabilitas harga selama tahun 2025 berkat kerja sama lintas sektor yang konsisten.
Bupati mengungkapkan bahwa penghargaan yang diterima Lombok Timur di tingkat regional menjadi bukti nyata efektivitas strategi pengendalian inflasi yang telah dijalankan. Ia menilai kontribusi Bank Indonesia sebagai mitra utama memegang peranan penting, diikuti kerja keras aparat pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan.
Salah satu program yang disebut berpengaruh besar adalah penyaluran bantuan sembako bernilai Rp40 miliar kepada 237 ribu keluarga miskin dan miskin ekstrem. Upaya tersebut dinilai berhasil meredam lonjakan harga, terutama pada momentum-momentum yang biasanya memicu gejolak pasar.
Dalam penjelasannya, Bupati juga menyoroti penyebab utama inflasi di Lombok Timur, yakni fluktuasi harga cabai dan bawang merah. Untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar, ia memerintahkan seluruh ASN untuk aktif melakukan penanaman dua komoditas tersebut melalui pembentukan Tim Pemantau Pekarangan. Bupati bahkan tidak segan memberikan sanksi kepada kepala dinas yang tidak memenuhi target penanaman.
Di luar itu, pemerintah kembali mendorong kerja sama antara Dinas Pertanian dan para Champion Cabai lokal guna memastikan ketersediaan pasokan saat harga berpotensi melonjak.
Bupati Haerul juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin besar, terutama memasuki tahun 2026. Lombok Timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem tertinggi di Bali-Nusra, sehingga kebutuhan pangan dan pengawasan harga harus diperkuat.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Ketua TPID, Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa kelancaran distribusi barang menjadi titik fokus dalam menghadapi masa Nataru. Ia menekankan pentingnya pengawasan jalur distribusi, terutama di Pelabuhan Kayangan, agar tidak terjadi keterlambatan suplai barang.
Sekda menyebut tiga prioritas utama jelang Nataru: menjaga arus distribusi di jalur strategis, memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta menugaskan Dinas Perdagangan untuk tetap melakukan pemantauan harga meskipun memasuki hari libur.
Acara HLM tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Biro Ekonomi Provinsi NTB, pimpinan OPD, staf ahli, serta camat dan lurah dari wilayah Selong dan Labuhan Haji.(aws)
