mitrasatunews.com – Lombok Timur – Memasuki musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah sigap dengan menyelenggarakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi, Rabu (3/12/2025), di halaman Kantor Bupati. Bupati H. Haerul Warisin tampil sebagai inspektur upacara dan memimpin langsung pengecekan pasukan serta armada pendukung.
Dalam arahannya, Bupati menyoroti posisi Lombok Timur sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana, terutama yang dipicu perubahan cuaca ekstrem. Ia menyebutkan, sedikitnya terdapat 11 jenis ancaman bencana yang selalu mengintai daerah ini setiap tahun.
“Kita tidak boleh menganggap remeh. Kesiapan kita hari ini menentukan seberapa besar dampak bencana dapat ditekan,” tegasnya.
Bupati turut menyinggung kejadian banjir yang terjadi di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu, seperti di Pringgabaya dan Perigi, yang berdampak pada rusaknya akses penting masyarakat. Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan, agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan kerugian besar.
Merespons peringatan cuaca ekstrem dari BMKG, Bupati meminta peningkatan kemampuan personel melalui latihan berkala, pembaruan SOP penanganan bencana, serta kesiapan peralatan evakuasi. Ia juga mendorong keterlibatan relawan maupun komunitas lokal sebagai bagian dari penguatan mitigasi berbasis masyarakat.
Sementara itu, instansi terkait seperti BPBD, DLH, dan Dinas Perhubungan diminta segera menindaklanjuti potensi bahaya di lapangan, seperti pohon-pohon yang berisiko tumbang akibat angin kencang.
“Kebersamaan menjadi kunci utama. Ketika bencana datang, koordinasi yang kuat akan menentukan keberhasilan kita dalam melindungi masyarakat,” ujar Bupati menegaskan komitmen sinergi antarlembaga untuk menghindari informasi simpang siur di lapangan.
Kegiatan tersebut ditutup dengan pemeriksaan perlengkapan dan armada penunjang operasi kebencanaan sebagai simbol kesiapan daerah memasuki periode siaga.
Apel siaga turut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, BMKG, PLN, PMI, serta sejumlah kepala OPD terkait. Pemerintah berharap upaya ini menjadi langkah nyata memperkuat respons cepat dan perlindungan masyarakat dari bencana hidrometeorologi yang diprediksi meningkat dalam beberapa waktu mendatang.(aws)
