mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mempresentasikan berbagai terobosan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat saat mengikuti tahapan Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 tingkat nasional yang digelar secara daring, Jumat (24/7/2026).
Penilaian tersebut diikuti Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, jajaran perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor jasa keuangan. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin turut bergabung melalui sambungan virtual untuk menyampaikan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan inklusi keuangan.
Dalam paparannya, Bupati menegaskan bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk memperkuat perekonomian daerah. Menurutnya, berbagai kebijakan telah disiapkan agar pelaku usaha kecil, petani, hingga kalangan santri memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memperoleh layanan perbankan maupun pembiayaan.
Salah satu langkah yang telah dijalankan adalah pengalokasian bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp20 miliar. Pemerintah daerah juga melanjutkan Program Lotim Berkembang yang memberikan subsidi bunga pinjaman bagi sektor pertanian dan perkebunan, sekaligus menggencarkan gerakan kepemilikan rekening tabungan bagi santri melalui program Satu Santri Satu Rekening.
Selain mendorong sektor keuangan formal, Pemkab Lombok Timur juga memanfaatkan peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai mitra pemberdayaan ekonomi. Lembaga tersebut kini tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga mengembangkan program produktif yang menyasar UMKM dan membuka peluang kerja bagi kalangan muda.
Bupati mengungkapkan, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Lombok Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2025 penghimpunannya berada di kisaran Rp10 hingga Rp12 miliar, maka pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi sekitar Rp24 miliar.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya memaparkan kondisi ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Lombok Timur sepanjang 2025 mencapai 4,93 persen dan meningkat menjadi 7,93 persen pada triwulan pertama 2026.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait angka kemiskinan yang masih berada di level 13,53 persen. Dengan jumlah penduduk yang mendekati 1,5 juta jiwa atau sekitar seperempat populasi NTB, penguatan akses terhadap layanan keuangan dinilai menjadi instrumen penting untuk mempercepat pengurangan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah turut memaparkan keberhasilan Program Lotim Berkembang yang sejak 2020 difokuskan pada sektor peternakan dan UMKM. Hingga 2025, program tersebut telah menjangkau lebih dari 14.500 peternak. Meski sempat terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga di angka 1,03 persen.
Di sektor UMKM, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dimanfaatkan ratusan pelaku usaha. Pemerintah juga menghadirkan ruang promosi melalui kegiatan Car Free Night yang rutin digelar setiap malam Kamis. Selama hampir satu tahun penyelenggaraan, kegiatan tersebut mampu mencatat transaksi ratusan juta rupiah sekaligus menjadi sarana edukasi penggunaan sistem pembayaran digital.
Program lainnya yang menjadi perhatian tim penilai adalah Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS). Program yang dikembangkan di lingkungan pondok pesantren itu dinilai berhasil meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan berbasis syariah sehingga pada tahun ini cakupannya diperluas ke pesantren lain yang memiliki jumlah santri lebih besar.
Di bidang pendidikan, Program Rekening Pelajar juga menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Hingga saat ini sekitar 308 ribu pelajar di Lombok Timur telah memiliki rekening tabungan dengan total simpanan mencapai Rp76 miliar.
Sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas juga diwujudkan melalui Program Petani Mustahik. Melalui program tersebut, bantuan diberikan kepada petani untuk pengembangan budidaya jagung di lahan seluas 50 hektare yang telah berhasil dipanen pada Juni lalu.
Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam mendukung berbagai program inklusi keuangan. Menurutnya, keberhasilan pengembangan sektor peternakan tidak terlepas dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan OPD teknis hingga Satpol PP.
Ia juga menjelaskan bahwa pengembangan EPIKS melibatkan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan wali murid dan komunitas pondok pesantren. Dampaknya dinilai cukup signifikan, di mana nilai transaksi dan akses pembiayaan meningkat tajam dari sekitar Rp12 juta menjadi Rp4 miliar.
Sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemkab Lombok Timur juga mengintegrasikan Program Desa Berdaya milik Pemerintah Provinsi NTB. Masyarakat penerima manfaat memperoleh bantuan sosial sekitar Rp1,8 juta per kepala keluarga yang disertai pembinaan usaha agar mampu mandiri secara ekonomi.
Pemerintah juga mengarahkan warga miskin ekstrem untuk terlibat dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sehingga bantuan yang diterima dapat berkembang menjadi aktivitas ekonomi produktif.
Menutup rangkaian penilaian, Asisten Deputi Inklusi Keuangan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdiriyo, memberikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dipaparkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Ia berharap berbagai program tersebut dapat terus diperkuat sehingga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses layanan keuangan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(aws)
