mitrasatunews.com – Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai meningkatkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah sehingga membutuhkan sinergi seluruh pemerintah daerah.
Persoalan itu menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang mempertemukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Mataram, Jumat (24/7/2026).
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan bahwa hingga 23 Juli 2026, kekeringan telah melanda hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Sebanyak 50 kecamatan yang tersebar di 134 desa dilaporkan mengalami dampak kekurangan air, dengan jumlah penduduk terdampak mencapai lebih dari 206 ribu orang.
Menurutnya, situasi tersebut dipengaruhi oleh prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut musim kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan disertai curah hujan yang berada di bawah kondisi normal.
Meski demikian, Iqbal menilai pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memperkuat langkah mitigasi agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin besar. Ia menegaskan bahwa upaya menjaga ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian.
Ia juga menekankan bahwa pengurangan risiko bencana tidak cukup dilakukan saat keadaan darurat terjadi, melainkan harus dimulai sejak tahap penyusunan kebijakan pembangunan. Oleh sebab itu, aspek ketahanan terhadap bencana akan terus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang dihadapi masyarakatnya. Salah satunya adalah permintaan dukungan pembangunan sumur bor di sepuluh kawasan yang hampir setiap tahun mengalami kesulitan memperoleh air bersih ketika musim kemarau tiba.
Selain persoalan krisis air, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga meminta percepatan penanganan sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana. Infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama masyarakat dan hingga kini masih menunggu realisasi bantuan dari pemerintah pusat.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa proposal rehabilitasi yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan dan saat ini berada dalam tahap pembahasan. Ia berharap proses tersebut segera rampung sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Suharyanto juga memaparkan kondisi kebencanaan secara nasional. Hingga 23 Juli 2026, Indonesia mencatat 1.281 kejadian bencana, dengan mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kekeringan. Sementara itu, bencana geologi hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan kejadian.
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana, seluruh wilayah di NTB berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kabupaten Sumbawa dan Bima tercatat memiliki tingkat risiko tinggi, sedangkan Lombok Timur bersama sejumlah daerah lainnya berada pada kategori sedang. Ancaman kekeringan dan kebakaran juga menjadi perhatian karena memiliki potensi risiko yang cukup besar.
BNPB mendorong seluruh pemerintah daerah agar menjadikan Kajian Risiko Bencana sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan, memperkuat kesiapsiagaan melalui RPJMD dan RTRW, serta membangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat guna memperkuat ketahanan menghadapi berbagai potensi bencana.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan mengenai pengembangan kawasan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah di NTB serta penyelarasan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat provinsi. Kesepakatan itu diharapkan mampu mendukung pengurangan risiko bencana sekaligus mempercepat pembangunan dan investasi di daerah.(aws)
