Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, dalam pertemuan bersama para penambang dan perwakilan masyarakat, menekankan pentingnya klasifikasi jenis pasir sebagai dasar penyesuaian harga. Ia menyebut bahwa pasir kini dibagi dalam tiga kategori kualitas—kelas satu, dua, dan tiga—yang masing-masing memiliki karakteristik dan nilai jual berbeda. Contohnya, pasir kelas tiga dinilai belum memenuhi standar penyaringan, sementara kelas dua yang dikirim dari Bali memiliki mutu yang lebih tinggi dan langsung bisa digunakan.
“Tujuan klasifikasi ini bukan hanya soal harga, tapi untuk menciptakan keadilan dan transparansi antara pelaku usaha dan pembeli. Semua keputusan akan dibahas bersama secara terbuka,” ujar Bupati Haerul saat ditemui di ruang kerjanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab juga mengimbau agar seluruh aktivitas tambang—baik yang sudah mengantongi izin maupun yang belum—bisa diarahkan ke jalur legal. Bupati menyatakan bahwa pemerintah siap memfasilitasi proses perizinan tambang ilegal, termasuk dengan memberikan surat pengantar untuk percepatan pengurusan di tingkat provinsi, Rabu (16/04/2025).
“Negara harus hadir untuk semua. Tidak boleh ada diskriminasi. Selama mereka berniat baik dan mau mengikuti aturan, pemerintah siap bantu,” tambahnya.
Pertemuan lanjutan dijadwalkan digelar pada malam Jumat mendatang, di mana harga dasar pasir berdasarkan klasifikasi akan dibahas bersama para penambang dan mitra distribusi. Termasuk juga akan dibicarakan mekanisme pengangkutan dan jalur distribusi pasir.
Tak hanya fokus pada sektor tambang, Bupati Haerul juga menyoroti kondisi pendidikan di daerahnya. Beberapa sekolah dilaporkan mengalami kerusakan akibat bencana angin kencang. Ia telah memerintahkan kepala desa untuk segera menyusun laporan dan berkoordinasi dengan BPBD serta Dinas Pendidikan guna penanganan cepat.
“Anak-anak kita tidak boleh belajar dalam kondisi yang membahayakan. Kita harus tanggap dan segera ambil langkah,” tegasnya.
Untuk bangunan sekolah yang rusak akibat usia, Pemkab akan melakukan pendataan ulang sebagai dasar pengajuan anggaran renovasi tahun depan. Ia juga menyatakan bahwa Pemkab akan mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat guna percepatan pemulihan fasilitas pendidikan.
Menutup pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan di Lombok Timur harus merata dan menyentuh semua kalangan. Ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba memecah belah petani dan penambang.
“Semua sektor harus tumbuh bersama. Pemerintah ada untuk memediasi, bukan memihak. Petani dan penambang sama-sama penting bagi kemajuan daerah ini,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang melibatkan semua pihak dan mengedepankan keadilan, Pemkab Lombok Timur optimis dapat menciptakan lingkungan yang seimbang antara pembangunan ekonomi, penegakan aturan, serta peningkatan kualitas layanan publik, terutama pendidikan.(aws)
