mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mempercepat pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos) melalui sistem digital guna memastikan program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Upaya tersebut mendapat respons tinggi dari masyarakat, ditandai dengan melonjaknya jumlah warga yang melakukan pendaftaran dalam beberapa hari terakhir.
Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur mencatat peningkatan signifikan sejak aplikasi Perlinsos diperkenalkan sebagai sarana pendataan calon penerima bantuan. Pada masa awal peluncurannya, jumlah pendaftar masih relatif rendah, namun kini ribuan warga setiap hari memanfaatkan layanan tersebut untuk memperbarui data sosial ekonomi keluarga mereka.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Dedi Kurniawan, mengatakan tren kenaikan pendaftaran menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya validasi data. Selain mendaftarkan diri sendiri, warga juga dapat mengusulkan anggota keluarga maupun tetangga yang dinilai layak memperoleh bantuan.
“Partisipasi masyarakat meningkat cukup pesat. Banyak pihak ikut membantu proses pendataan sehingga jumlah pendaftaran bertambah setiap harinya,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).
Menurut Dedi, keterlibatan berbagai unsur pemerintahan hingga tingkat desa menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya jumlah pendaftar. Aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga pendidik, kepala desa, kepala dusun, hingga perangkat kewilayahan turut mengajak masyarakat untuk segera melakukan registrasi.
Di sejumlah desa bahkan disediakan layanan pendampingan bagi warga yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi digital tersebut. Langkah ini dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam proses pendataan.
Antusiasme warga juga semakin meningkat setelah Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengajak masyarakat melalui pesan video agar tidak melewatkan kesempatan memperbarui data melalui aplikasi Perlinsos. Pemerintah daerah menilai pembaruan data menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahan sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial ke depan.
Selama ini, persoalan akurasi data penerima bansos masih menjadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat. Tidak sedikit warga menilai bantuan justru diterima oleh keluarga yang kondisi ekonominya telah membaik, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum seluruhnya terakomodasi.
Melalui sistem digital yang terhubung dengan berbagai basis data nasional, proses verifikasi dilakukan secara otomatis menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem kemudian melakukan pencocokan dengan data sosial ekonomi terbaru sehingga dapat menentukan status kelayakan setiap pendaftar secara lebih objektif.
Hasil verifikasi dapat diketahui langsung setelah proses pengisian data selesai. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap tidak lagi muncul dugaan adanya intervensi maupun penentuan penerima berdasarkan kedekatan dengan aparat setempat.
Dedi menjelaskan bahwa status penerima bantuan bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Keluarga yang sebelumnya menerima bantuan belum tentu masih memenuhi syarat apabila tingkat kesejahteraannya meningkat. Sebaliknya, keluarga yang mengalami penurunan pendapatan berpeluang masuk dalam daftar penerima sesuai hasil pemutakhiran data.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan semakin banyak warga ikut memperbarui data agar Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi lebih akurat. Basis data yang valid diyakini menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan sosial sekaligus menjamin distribusi bantuan berlangsung lebih adil.
Pembenahan data ini juga diharapkan mampu mengurangi berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul saat penyaluran bansos. Dalam sejumlah kasus, perbedaan data penerima memicu protes masyarakat hingga menyebabkan bantuan tertahan di kantor desa sambil menunggu proses klarifikasi.
Bahkan, terdapat kepala desa yang memilih membagi satu paket bantuan menjadi beberapa bagian demi meredam konflik di tengah masyarakat. Kebijakan semacam itu justru berisiko menimbulkan persoalan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran bantuan pemerintah.
Melalui sistem pendataan yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis data terkini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap program bantuan sosial di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta meminimalkan potensi konflik di tingkat desa.(aws)
