mitrasatunews.com – Lombok Timur – Penguatan ekonomi masyarakat desa terus menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan yang melibatkan banyak pihak. Salah satunya diwujudkan lewat Program Peningkatan Kesejahteraan Keuangan Masyarakat di Desa Berdaya yang digelar di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik bersama Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abul Chair yang hadir mewakili Gubernur NTB. Hadir pula Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo, jajaran pemerintah desa, lembaga jasa keuangan, serta masyarakat penerima manfaat dari empat desa sasaran.
Dalam sambutannya, Abul Chair menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara pemerintah, sektor keuangan, dunia usaha, hingga masyarakat di tingkat desa.
Ia menilai setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah bertugas menghadirkan kebijakan dan fasilitas pendukung, lembaga keuangan menyediakan akses layanan sekaligus edukasi, sementara pemerintah desa bersama masyarakat menjadi pelaku utama yang menggerakkan program agar memberikan manfaat nyata.
Selain memberikan dukungan permodalan, Abul Chair mengapresiasi konsep pendampingan yang menitikberatkan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan. Menurutnya, literasi keuangan menjadi bekal penting agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam memilih layanan keuangan. Warga diminta tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi yang tidak jelas maupun pinjaman daring ilegal yang berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi di kemudian hari.
“Kesadaran masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang resmi menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dengan kolaborasi yang terus terjalin, desa akan memiliki fondasi yang lebih kuat dalam membangun kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan bahwa pihaknya terus memperluas program edukasi dan pendampingan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Program Desa Berdaya yang dijalankan OJK bersama berbagai mitra saat ini difokuskan di empat desa, yakni Desa Lendang Nangka Utara, Desa Mangkung, Desa Buwun Mas, dan Desa Mekar Sari. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Menurut Rudi, OJK tidak hanya berperan sebagai regulator sektor jasa keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta mendorong masyarakat agar semakin memahami penggunaan produk keuangan secara aman dan tepat.
Ia mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat saat ini berada di kisaran 66 persen. Dengan berbagai program edukasi yang terus diperluas, OJK menargetkan angka tersebut dapat meningkat hingga mendekati 90 persen sehingga semakin banyak masyarakat yang mampu mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara perbankan syariah dengan pendamping desa guna memperkuat layanan keuangan di tingkat masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan offtaker sebagai mitra yang akan menyerap hasil usaha masyarakat desa.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan program yang transparan dan akuntabel, perwakilan penerima manfaat dari keempat desa turut menandatangani pakta integritas.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis berupa dukungan modal usaha, buku tabungan, serta fasilitas transaksi digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Melalui dukungan tersebut, pemerintah bersama OJK berharap masyarakat desa semakin terbiasa memanfaatkan layanan keuangan formal, memperluas peluang usaha, serta mempercepat transformasi menuju ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.(aws)
