mitrasatunews.com – Lombok Timur — Camat Labuan Haji meminta seluruh pemerintah desa di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal evaluasi kinerja dan ketepatan data penerima bantuan sosial.
Hal tersebut disampaikan dalam apel internal Pemerintah Kecamatan Labuan Haji pada Senin, 25 Mei 2026. Dalam arahannya, Camat menegaskan bahwa para penjabat kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan desa secara profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Camat menjelaskan, kinerja penjabat kepala desa akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan. Hasil evaluasi tersebut nantinya dilaporkan kepada camat dan diteruskan kepada Bupati sebagai bagian dari mekanisme pengawasan serta pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya bertujuan untuk menilai kinerja, tetapi juga menjadi ruang perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Karena itu, setiap penjabat kepala desa diminta memahami tugasnya dengan baik dan bekerja sesuai aturan yang berlaku.
Salah satu hal penting yang menjadi perhatian dalam apel tersebut adalah pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Camat menilai, akurasi data sosial menjadi kunci utama agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerima.
Ia meminta pemerintah desa lebih aktif mencermati kondisi masyarakat di lapangan. Apabila terdapat warga miskin yang belum tercatat dengan benar, maka datanya harus segera diperbaiki. Begitu pula jika ada warga yang dinilai sudah tidak layak menerima bantuan, desa diminta mengusulkan agar nama tersebut dikeluarkan dari daftar penerima.
“Data harus benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Jangan sampai warga yang layak justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang tidak layak masih tercatat sebagai penerima,” tegas Camat.
Selain persoalan DTKS, Camat juga menyinggung program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pemberdayaan dan percepatan pembangunan desa.
Di Kecamatan Labuan Haji, tiga wilayah disebut telah mengikuti pemaparan program tersebut, yakni Labuan Haji, Suryawangi, dan Penedagandor. Nilai bantuan yang disiapkan dalam program Desa Berdaya bervariasi, mulai dari Rp300 juta hingga Rp500 juta.
Bantuan dengan nilai Rp500 juta diprioritaskan bagi desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Meski demikian, Camat menyampaikan bahwa kemungkinan besar tidak ada desa di Kecamatan Labuan Haji yang masuk kategori tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa warga miskin ekstrem tetap dapat ditemukan di beberapa wilayah sehingga pendataan harus tetap dilakukan secara serius.
Perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masih berada pada usia sekolah. Camat meminta pemerintah desa bersama kepala wilayah dan perangkat terkait untuk mendata anak-anak dari keluarga desil satu dan desil dua agar dapat diusulkan mengikuti program Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat dinilai dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu karena seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari biaya sekolah, seragam, asrama, hingga kebutuhan makan dan minum disediakan, sehingga peserta didik dapat fokus menempuh pendidikan tanpa membebani orang tua.
Dalam kesempatan yang sama, Camat juga menyampaikan pesan keagamaan menjelang Hari Raya Iduladha. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum 9 Zulhijah dengan melaksanakan puasa Arafah yang memiliki keutamaan besar bagi umat Islam.
Menanggapi adanya pertanyaan terkait laporan salah satu desa atau kelurahan, Camat menjelaskan bahwa persoalan tersebut masih ditangani melalui pembinaan internal. Ia menegaskan, pembinaan menjadi langkah awal agar persoalan dapat diperbaiki sebelum pemerintah mengambil tindakan atau sanksi lebih lanjut.
Melalui apel tersebut, Pemerintah Kecamatan Labuan Haji menegaskan pentingnya sinergi antara kecamatan, pemerintah desa, kepala wilayah, dan seluruh perangkat terkait. Akurasi data, peningkatan kinerja, serta kepedulian terhadap warga kurang mampu diharapkan menjadi prioritas dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(aws)
