mitrasatunews.com – Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat memberikan arahan kepada para pejabat eselon II, III, lurah, dan kepala UPT pada kegiatan harmonisasi program pusat dan daerah yang digelar di Pendopo Bupati, Kamis (6/11/2025).
Dalam arahannya yang berlangsung sekitar 30 menit, Bupati menekankan bahwa pejabat pemerintah harus memahami perannya sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kehadiran di kantor, tetapi juga kedisiplinan dalam bekerja dan menyelesaikan tanggung jawab.
“Disiplin bukan hanya soal absen datang dan pulang. Yang terpenting adalah kedisiplinan dalam melaksanakan tugas,” tekan Bupati.
Ia juga meminta seluruh pejabat memahami secara menyeluruh tugas dan fungsi masing-masing, termasuk kemampuan memanfaatkan peluang kerja sama dengan kementerian atau lembaga pusat. Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya terpaku pada APBD, melainkan harus mampu mencari dukungan program dan pendanaan dari pemerintah pusat agar pembangunan daerah semakin optimal.
Selain itu, Haerul menyoroti pentingnya memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Ia menyayangkan masih adanya petugas pelayanan publik yang kurang profesional dalam berinteraksi dengan warga.
“Mereka bekerja untuk masyarakat. Pelayanan harus mencerminkan sikap ramah dan membantu,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga mengumumkan bahwa empat koperasi merah putih — di Kelurahan Selong, Desa Jenggik, Montong Baan, dan Jerowaru — akan dijadikan percontohan bagi koperasi serupa lainnya. Program ini merupakan langkah sinkronisasi antara program pusat dan daerah, sejalan dengan keberadaan SPPG yang menjadi penyalur menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah bahkan akan mengusulkan wilayah 3T sebagai penerima manfaat, meskipun jumlah penerimanya tidak besar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik dalam pemaparannya menekankan perlunya resiliensi pelayanan publik di tengah penyesuaian fiskal dan perubahan skema transfer keuangan pusat ke daerah. Ia menjelaskan bahwa sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi kunci efektivitas pembangunan, terutama dalam kondisi dinamika keuangan saat ini.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman para pejabat mengenai pengelolaan program pemerintah dan tata kelola keuangan daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(aws)
