mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil melalui penguatan kerja sama dengan lembaga keuangan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Lombok Timur, PT Bank NTB Syariah, dan PT BPR NTB Perseroda terkait pemasaran serta penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM, Jumat (30/10/2026).
Penandatanganan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati itu dihadiri langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik serta jajaran perbankan dan perangkat daerah.
Dalam arahannya, Haerul Warisin menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menyebut berbagai kebijakan yang telah dirintis sejak 2020 harus tetap dilaksanakan selama memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Menurutnya, Lombok Timur juga memiliki catatan capaian dalam pengelolaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Capaian tersebut menjadi salah satu alasan untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan.
Selain mendorong penyaluran kredit, Bupati mengajak masyarakat lebih aktif menggunakan layanan bank milik daerah. Partisipasi masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan daerah dinilai dapat membantu memperkuat kapasitas bank dalam menyediakan pembiayaan bagi sektor produktif.
Haerul Warisin turut meminta agar penyaluran modal tidak hanya berfokus pada satu bidang usaha. Pertanian dan perikanan perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama bagi kelompok masyarakat yang telah menjalankan kegiatan ekonomi tetapi masih terkendala keterbatasan modal.
Ia mencontohkan kelompok pembudidaya ikan air tawar yang membutuhkan tambahan dana untuk memperluas usaha. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus mengupayakan dukungan melalui subsidi bunga agar masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Pemerintah daerah bahkan menargetkan dukungan subsidi bunga dapat diperbesar pada 2027. Dengan demikian, jangkauan penerima manfaat tidak hanya berasal dari sektor usaha yang selama ini telah difasilitasi, tetapi juga mencakup pelaku usaha perikanan dan bidang produktif lainnya.
Dari sisi perbankan, Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, Faisal, menyampaikan kesiapan lembaganya untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut. Pihaknya berharap penyaluran KUR dapat mulai direalisasikan dalam waktu dua bulan ke depan, termasuk menuntaskan proses penyerapan subsidi bunga KUR di Lombok Timur.
Ia menilai kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara maksimal. Faisal juga berharap program pembiayaan tersebut tidak berhenti pada satu periode, melainkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperluas kesempatan masyarakat mengembangkan usaha.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan PT Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, mengungkapkan keinginan pihaknya untuk memperkuat peran bank dalam mendukung perekonomian masyarakat Lombok Timur. Sebagai salah satu daerah dengan kepemilikan saham terbesar ketiga di Bank NTB Syariah, Lombok Timur dinilai memiliki peluang memperkuat kontribusinya melalui rencana penambahan penyertaan modal.
Agus juga memaparkan bahwa Bank NTB Syariah kembali memperoleh mandat penyaluran KUR pada Juli 2026 setelah delapan tahun tidak terlibat dalam program tersebut. Kuota pembiayaan yang diterima mencapai sekitar Rp40 miliar untuk menyasar pelaku UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kendati demikian, penyaluran pembiayaan bagi calon PMI masih menghadapi tantangan dalam hal penyerapan. Bank NTB Syariah kini menjajaki pola kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), guna memfasilitasi kebutuhan pembiayaan peserta yang akan bekerja ke Jepang.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Bank NTB Syariah akan mengoptimalkan peran kantor cabang Selong dan Masbagik. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemkab Lombok Timur dalam mempercepat realisasi program pembiayaan menjelang akhir tahun.
Kesepakatan ini berkaitan erat dengan Program Lotim Berkembang yang digerakkan TPKAD melalui gerakan Lombok Timur Berantas Rentenir. Program tersebut menawarkan fasilitas kredit tanpa bunga melalui subsidi pemerintah daerah, dengan tujuan membantu pelaku usaha mendapatkan sumber permodalan yang lebih ringan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi.
Melalui sinergi pemerintah daerah dan dua bank milik daerah tersebut, perluasan akses pembiayaan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kelompok usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok Timur.
Kegiatan penandatanganan turut dihadiri perwakilan OJK NTB, Asisten I, Asisten II, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.(red)
