mitrasatunews.com – Mataram, 14 April 2025 —Serikat Pekerja Nasional (SPN) Nusa Tenggara Barat menyuarakan keprihatinan serius terhadap berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan aplikasi transportasi online, Grab. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada para driver ojek online yang selama ini telah menjadi tulang punggung operasional di lapangan, khususnya di wilayah Kota Mataram dan Pulau Lombok.
Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada Senin malam (14/4) di Sekretariat SPN NTB, Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti, SH, menerima langsung perwakilan dari komunitas driver ojek online. Mereka datang untuk menyampaikan sejumlah keluhan serta fakta-fakta lapangan yang menggambarkan bagaimana kebijakan aplikator semakin menekan kesejahteraan para mitra driver.
Menurut para driver, sistem yang dijalankan Grab kini dinilai tidak transparan dan semakin memberatkan. Salah satu hal paling mencolok adalah penetapan tarif promo yang sangat rendah, sehingga mereka kesulitan mendapatkan penghasilan layak. Bahkan, untuk menutupi biaya operasional harian seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan pun sudah tidak mencukupi.
Lebih dari itu, para driver juga menyoroti tidak adanya ruang dialog antara mereka dengan pihak manajemen Grab. Seluruh kebijakan ditetapkan sepihak, tanpa melibatkan mitra yang sejatinya berperan penting dalam berjalannya layanan.
“Kami merasa diperlakukan bukan sebagai mitra, melainkan sebagai pekerja yang tak punya suara. Padahal, kami yang turun langsung ke jalan, menghadapi risiko dan tekanan setiap hari,” ungkap salah satu perwakilan driver yang hadir.
Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti, merespons serius keluhan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal persoalan ini hingga adanya perubahan nyata dari pihak aplikator.
“SPN NTB tidak akan tinggal diam. Kami berdiri untuk memastikan bahwa ekonomi digital tidak boleh dibangun dengan menindas hak-hak para pekerja. Grab harus membuka ruang dialog yang setara dan transparan, serta mendengarkan aspirasi para mitra yang telah berkontribusi besar dalam menjalankan layanan mereka,” tegas Lalu Wira Sakti.
Lebih lanjut, SPN NTB juga mendesak pemerintah daerah untuk turun tangan dan mengawasi praktik-praktik bisnis seperti ini. Perkembangan teknologi memang penting, namun tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap tenaga kerja informal seperti driver ojek online harus menjadi bagian penting dalam regulasi ekonomi digital.
Dengan semangat solidaritas, SPN NTB berkomitmen untuk terus menyuarakan hak-hak para pekerja, termasuk mereka yang selama ini tersembunyi di balik layar aplikasi dan algoritma digital. Keadilan bukan hanya soal teknologi yang maju, tapi juga tentang bagaimana manusia di dalamnya diperlakukan.(aws)
