mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melihat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah yang masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan hingga kelautan, dinilai menjadi fondasi penting untuk memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan hal tersebut saat membuka Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi NTB 2026 di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (16/9/2026).
Ia mengatakan besarnya jumlah UMKM di Lombok Timur harus diikuti dengan perubahan orientasi usaha. Menurutnya, peningkatan produksi saja belum cukup untuk membuat pelaku usaha mampu bertahan dalam persaingan. Produk lokal perlu memiliki kualitas yang lebih baik, kemasan yang menarik, serta nilai tambah agar mampu menjangkau konsumen di luar daerah.
Untuk memperkuat fondasi usaha masyarakat, Pemkab Lombok Timur pada 2025 telah menyiapkan dukungan permodalan dengan nilai sekitar Rp20 miliar. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan kegiatan usahanya sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di tingkat masyarakat.
Haerul menilai persoalan UMKM saat ini tidak semata-mata berada pada modal. Kemampuan mengatur keuangan juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberlangsungan usaha.
Pelaku usaha, katanya, harus memahami bagaimana mengelola arus kas, menghitung biaya, membaca peluang pasar, serta menentukan strategi pengembangan usaha. Tanpa pengelolaan yang baik, potensi produk yang besar pun belum tentu mampu menghasilkan keuntungan optimal.
Salah satu komoditas yang mendapat perhatian adalah porang. Lombok Timur memiliki fasilitas pengolahan porang yang menjadi salah satu keunggulan daerah di NTB. Bahan baku porang segar dapat diolah menjadi tepung maupun bentuk produk lainnya yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Bupati menilai keberadaan industri pengolahan tersebut dapat menjadi peluang besar bagi petani sekaligus masyarakat yang terlibat dalam rantai usaha porang. Dengan pasokan bahan baku yang cukup, komoditas itu berpotensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun luar negeri.
Pemkab Lombok Timur bahkan tengah mempersiapkan pengiriman tepung porang ke Tiongkok untuk pertama kalinya. Pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses administrasi, termasuk persyaratan karantina, agar rencana ekspor tersebut dapat segera diwujudkan.
Haerul berharap langkah tersebut menjadi awal bagi komoditas lokal lainnya untuk mengikuti jejak serupa. Menurutnya, kekuatan ekonomi Lombok Timur harus dibangun dengan mengubah hasil produksi menjadi produk bernilai tinggi yang memiliki daya saing.
Pada forum yang sama, Kepala Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnaen menyampaikan bahwa Lombok Timur menjadi salah satu wilayah dengan dukungan program Desa Berdaya paling banyak pada 2026.
Program tersebut mencakup tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik. Bantuan akan disalurkan langsung kepada masyarakat dengan sasaran utama mendorong kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa.
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, pemerintah menyiapkan 144 tenaga pendamping. Mereka akan membantu masyarakat dalam pengelolaan dana, penataan usaha, hingga pengembangan aktivitas ekonomi yang memiliki prospek jangka panjang.
Iskandar menekankan bahwa dukungan pendanaan tidak boleh berhenti pada pemanfaatan konsumtif. Dana yang diterima masyarakat diharapkan mampu menghasilkan aktivitas ekonomi baru yang kemudian meningkatkan pendapatan keluarga.
Program tersebut juga ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan kemiskinan. Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan absolut yang tercatat 11,17 persen atau sekitar 624 ribu jiwa dapat ditekan hingga berada di bawah 10 persen.
Dalam pemaparan mengenai kondisi ekonomi NTB, Iskandar menyebut pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 7,4 persen masih banyak ditopang sektor pertambangan. Pemerintah kemudian berupaya memperkuat sumber pertumbuhan lain yang melibatkan lebih banyak masyarakat, seperti kelautan, pariwisata, dan UMKM.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho mengatakan keterlibatan BI dalam forum tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi antarlembaga.
Ia menilai pengembangan desa dan UMKM membutuhkan tidak hanya dukungan modal, tetapi juga pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keuangan. Karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu aspek yang perlu terus diperkuat.
Forum KSSK NTB 2026 sendiri mengusung tema “Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya”. Agenda tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari Kanwil DJP NTB, Kanwil DJPb NTB, OJK Provinsi NTB, LPS II Surabaya, serta jajaran pemerintah daerah dan pelaku UMKM.
Dalam rangkaian kegiatan itu juga dilakukan penyerahan plakat secara simbolis kepada sejumlah pihak yang terlibat, termasuk Sekda Lombok Timur, Bappeda Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Lombok Timur, serta perwakilan UMKM dari Desa Berdaya Lendang Nangka dan Desa Berdaya Kembang Kerang.
Sinergi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan UMKM bertahan di pasar lokal, tetapi juga membuka jalan bagi produk-produk Lombok Timur untuk masuk ke pasar nasional hingga internasional.(aws)
