mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengungkap sejumlah pos penting dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, mulai dari alokasi dana hibah hingga pembiayaan rumah sakit daerah.
Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh Edwin Hadiwijaya dalam rapat paripurna DPRD Lombok Timur, Senin (28/9/2026). Rapat itu digelar sebagai agenda jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan APBD 2026.
Salah satu pos yang dijelaskan pemerintah adalah anggaran hibah yang totalnya mencapai sekitar Rp27,767 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan pemberian apresiasi kepada masyarakat yang menorehkan prestasi di bidang olahraga dan keagamaan.
Untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp10,344 miliar yang diperuntukkan bagi panitia pemilihan di tingkat desa.
Sementara itu, KONI Lombok Timur mendapat alokasi hibah Rp6,2 miliar. Dana tersebut berkaitan dengan pemberian apresiasi terhadap atlet yang berhasil meraih prestasi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB.
Dukungan juga diberikan kepada bidang keagamaan. Pemerintah mengalokasikan Rp1 miliar melalui LPTQ untuk penghargaan bagi qori dan qoriah Lombok Timur yang berhasil membawa prestasi dalam MTQ tingkat Provinsi NTB.
Di sisi pembiayaan, penerimaan dalam perubahan APBD 2026 direncanakan mencapai lebih dari Rp121,199 miliar. Sebagian di antaranya berkaitan dengan kebutuhan operasional RSUD dr. R. Soedjono Selong.
Edwin menjelaskan, rumah sakit daerah tersebut memperoleh skema pinjaman sebesar Rp18,5 miliar. Dari jumlah itu, Rp2,5 miliar disiapkan untuk kebutuhan obat-obatan serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
Adapun sekitar Rp16 miliar lainnya diposisikan sebagai alternatif pembiayaan. Dana tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan kas apabila klaim kepada BPJS Kesehatan belum diterima pada waktu yang dibutuhkan.
Selain pembiayaan, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap pos Belanja Tak Terduga (BTT). Anggarannya dipangkas sekitar Rp5,125 miliar, dari sebelumnya lebih dari Rp26,125 miliar menjadi Rp21 miliar.
Menurut pemerintah, penyesuaian itu mempertimbangkan sisa masa pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang hanya sekitar tiga bulan. Hingga saat ini, realisasi BTT telah menembus lebih dari Rp8 miliar, sedangkan penggunaan dalam periode tiga bulan terakhir tercatat sekitar Rp7 miliar.
Dengan mempertimbangkan pola penggunaan tersebut serta kebutuhan hingga akhir tahun, Pemkab Lombok Timur menilai penyesuaian anggaran diperlukan agar dana BTT tetap proporsional dengan kondisi fiskal dan kebutuhan yang masih mungkin muncul.
Sementara pertanyaan fraksi DPRD mengenai belanja barang dan jasa belum seluruhnya dijabarkan dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah menyatakan rincian lebih lanjut akan disampaikan ketika memasuki tahapan pembahasan.
Rapat paripurna juga membahas rencana rehabilitasi Masjid Agung Al-Mujahidin Selong dengan skema kegiatan tahun jamak. Pemkab Lombok Timur menetapkan kebutuhan anggaran proyek tersebut paling banyak Rp50 miliar.
Pemerintah daerah juga menyatakan terbuka terhadap partisipasi masyarakat yang ingin memberikan sumbangan secara sukarela untuk mendukung rehabilitasi masjid. Apabila dukungan masyarakat nantinya dapat menjadi bagian dari pembiayaan proyek, struktur pendanaan akan dikaji dan disesuaikan kembali.
Dari sisi kesiapan teknis, pemerintah memastikan perencanaan rehabilitasi telah didukung sejumlah dokumen. Selain pra-DED dan DED, proyek tersebut juga dilengkapi dokumen lingkungan berupa UKL-UPL serta analisis dampak lalu lintas.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri. Sejumlah unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama, serta perwakilan organisasi perangkat daerah turut hadir dalam agenda tersebut.(aws)
