mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Lendang Nangka Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7/2026), menjadi momentum untuk mempertegas pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam membangun generasi yang sehat sejak dari lingkungan keluarga.
Wakil Gubernur NTB, H. Indah Dhamayanti Putri, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB, mengatakan bahwa upaya mengatasi stunting tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah. Menurutnya, keluarga memiliki peran paling mendasar dalam memastikan anak-anak tumbuh dengan kondisi kesehatan dan gizi yang baik.
Ia menekankan bahwa persiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga harus menjadi perhatian bersama. Calon pasangan suami istri perlu memastikan kondisi kesehatannya berada dalam keadaan optimal sehingga risiko melahirkan anak yang mengalami stunting dapat ditekan sejak awal.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap masyarakat, khususnya perempuan yang akan memasuki masa kehamilan. Data mengenai usia, berat badan, status gizi, hingga ukuran lingkar lengan atas dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang tepat.
Menurut Wagub, selama ini perhatian sering kali hanya tertuju pada capaian angka penurunan stunting. Padahal, keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan program di lapangan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah agar tidak menjadikan kegiatan penanganan stunting sebagai agenda seremonial semata. Setiap program harus benar-benar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan.
Selain membahas persoalan kesehatan, Wagub turut menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah pedesaan. Akses jalan yang memadai dinilai akan mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan maupun pelayanan publik lainnya.
Ia berharap semangat gotong royong dalam menekan angka stunting di Lombok Timur dapat menjadi inspirasi bagi seluruh kabupaten dan kota di NTB. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat.
Saat ini, Kabupaten Lombok Timur bersama Kabupaten Lombok Utara masih menjadi daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam penanganan stunting. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah, camat, hingga kepala desa diminta memperkuat koordinasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing agar program berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penurunan stunting. Berdasarkan hasil pemantauan selama periode 2023 hingga 2025, berbagai indikator menunjukkan perkembangan yang semakin baik.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga akan mendapatkan pendampingan dari pemerintah pusat bersama Bank Dunia melalui penerapan sistem data terpadu yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri. Sistem tersebut akan mengintegrasikan berbagai sumber informasi sehingga proses identifikasi keluarga berisiko stunting menjadi lebih akurat dan memudahkan penentuan langkah intervensi.
Di sisi lain, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia Iqbal, mengatakan bahwa pelaksanaan intervensi serentak akan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Menurutnya, penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan lintas sektor agar dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
Peluncuran program tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, perwakilan BKKBN, unsur Forkopimcam, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kader Posyandu, hingga pendamping desa. Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan kursi roda kepada sejumlah anak penyandang disabilitas.
Sebelum mengikuti rangkaian acara utama, rombongan meninjau pelayanan kesehatan di Posyandu “Saling Kasih” yang berada di Dusun Otak Pancor serta melihat secara langsung aktivitas Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat berjalan secara optimal hingga ke tingkat desa.(aws)
