mitrasatunews.com – Lombok Timur – Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi langkah strategis yang ditempuh Kabupaten Lombok Timur untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sosial di tengah keterbatasan anggaran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TP PKK, dan LSM di Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (3/7/2026).
Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Warisin, mengatakan bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen agar program-program yang telah dirancang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor merupakan solusi untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing instansi, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan efektif meskipun pemerintah sedang menghadapi efisiensi anggaran.
Ia menjelaskan, sinergi tersebut mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan yang berada di bawah koordinasi Pokja I, II, III, dan IV TP PKK. Melalui kolaborasi ini, setiap program akan diperkuat dengan dukungan OPD sesuai bidang tugasnya serta partisipasi aktif organisasi non-pemerintah yang telah lama mendampingi masyarakat.
Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya melalui penguatan layanan Posyandu dan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam pelaksanaannya, enam OPD direncanakan terlibat secara terpadu agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal.
Ra’yal Ain menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas sehingga setiap pihak memiliki tanggung jawab yang terukur dalam menjalankan program di lapangan.
Selain aspek kesehatan, TP PKK juga menempatkan penanganan stunting dan pencegahan pernikahan usia anak sebagai agenda prioritas. Kedua persoalan tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial ekonomi keluarga.
Ia menilai fenomena orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) turut menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan terhadap anak. Ketika anak diasuh oleh keluarga lain dalam waktu yang cukup lama, risiko terjadinya pernikahan pada usia dini dinilai semakin besar apabila tidak diimbangi dengan pendampingan yang memadai.
Karena itu, TP PKK berharap kerja sama yang telah dibangun mampu memperluas jangkauan program hingga ke tingkat desa dan keluarga, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini melalui pendekatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Achmad Dewanto, mengapresiasi langkah TP PKK yang menginisiasi kolaborasi lintas sektor tersebut. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan pola kerja yang saling melengkapi, terlebih dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi penggunaan anggaran.
Ia menyebut keterlibatan seluruh perangkat daerah bersama organisasi masyarakat akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program karena masing-masing memiliki kapasitas dan pengalaman yang berbeda namun saling mendukung.
Achmad juga menilai keberadaan LSM memiliki kontribusi penting dalam mendampingi masyarakat di tingkat akar rumput. Pengalaman yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi modal besar untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pemberdayaan yang dipadukan dengan jaringan PKK hingga ke tingkat dusun.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur LPSDM NTB, Ririn Hayudiani, menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, TP PKK, dan LSM merupakan model kemitraan yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, penyelesaian persoalan sosial seperti stunting, kemiskinan, dan pernikahan anak hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak bersama dengan tujuan yang sama.
Ia berharap sinergi tersebut mampu mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sekaligus mendukung terwujudnya visi Smart Lombok Timur melalui program-program pemberdayaan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi awal dari komitmen bersama seluruh pihak untuk membangun pola kerja kolaboratif yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan kekuatan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah, diharapkan berbagai program prioritas daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lombok Timur.(aws)
