Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah proaktif dengan menggelar pertemuan bersama para pelaku usaha wisata, Kamis (5/6/2025), di Ballroom Kantor Bupati. Forum ini menjadi ajang bagi Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya untuk menyampaikan arah kebijakan daerah dalam memperkuat perekonomian melalui kontribusi nyata sektor swasta.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haerul Warisin menguraikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam hal kepatuhan membayar pajak. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana pemerintah pusat, tetapi memerlukan dukungan aktif dari para pengusaha, terutama yang bergerak di bidang jasa wisata.
“Kalau ingin Lombok Timur maju dan sejahtera, kita harus bergandengan tangan. Pengusaha wajib ikut ambil bagian, khususnya dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ucap Bupati dengan tegas.
Ia menyoroti rendahnya partisipasi pelaku usaha restoran dalam membayar pajak. Dari ratusan pelaku usaha, hanya segelintir yang benar-benar aktif menyetor pajak kepada daerah. Kondisi ini, menurutnya, harus segera dibenahi agar tidak menghambat laju pembangunan.
Selain infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi, lanjut Bupati, anggaran juga dibutuhkan untuk penanganan situasi darurat seperti bencana. Oleh karena itu, peran pelaku usaha sangat vital sebagai bagian dari upaya kolektif memajukan Lombok Timur.
Bupati juga membagikan kisah sukses kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha tambang pasir. Setelah melakukan pendekatan persuasif dan penataan sistem pelaporan, pendapatan harian dari sektor tersebut meningkat pesat. “Dulu hanya Rp 7 sampai Rp 9 juta per hari, sekarang melonjak lebih dari Rp 31 juta. Ini membuktikan bahwa jika ada komitmen dan kesadaran bersama, maka dampaknya sangat besar bagi daerah,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh pelaku usaha wisata untuk mengadopsi semangat yang sama, agar sektor pariwisata tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat riil bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara menyeluruh.(aws)
