mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pajak dan retribusi melalui pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap regulasi daerah. Hal ini terlihat saat Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 yang berlangsung di Aula Kantor Camat Jerowaru, Rabu (4/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wabup menekankan bahwa keterlibatan pemerintah desa sangat penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Menurutnya, pelaksanaan perda ini tidak bisa berjalan efektif tanpa dukungan langsung dari tingkat desa.
“Kita ingin pemerintah desa memahami dan menerapkan aturan ini secara maksimal, karena desa adalah ujung tombak pelayanan publik dan penggerak roda ekonomi daerah,” ucapnya.
Selain membahas perda, kegiatan ini juga memperkenalkan integrasi dua sistem penting, yakni Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPDAH) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah pelaporan keuangan desa secara digital, sekaligus mengurangi beban administratif yang selama ini cukup memakan waktu.
Wabup Edwin juga menyinggung situasi keuangan daerah yang saat ini cukup menantang. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya beban belanja daerah, termasuk kebutuhan anggaran untuk membayar gaji tenaga PPPK paruh waktu yang jumlahnya terus bertambah.
“Kita sedang menyesuaikan anggaran agar tetap mampu memenuhi kewajiban belanja rutin. Ini bukan hal mudah, apalagi dengan jumlah honorer yang cukup besar,” terangnya.
Di sisi lain, Camat Jerowaru, Sirah, turut menyampaikan kondisi wilayahnya yang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari krisis air bersih hingga kerusakan jaringan irigasi. Ia juga mengungkapkan bahwa target penerimaan dari sektor PBB P2 belum terpenuhi hingga akhir Mei, namun optimistis bisa dikejar dengan kerja sama antara desa dan kecamatan.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber dari instansi terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta UPT Samsat Selong. Para peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, operator sistem, dan staf khusus.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap desa-desa di Lombok Timur dapat lebih siap menghadapi tantangan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel.(aws)
