mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang II pada Senin (5/5/2025), guna membahas dan menyepakati rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025 hingga 2029. Rapat yang berlangsung di ruang utama kantor DPRD ini turut dihadiri Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya.
RPJMD ini akan menjadi pedoman utama penyusunan program pembangunan selama lima tahun ke depan. Visi utama yang diusung adalah Lombok Timur SMART, yang menjadi arah strategis pembangunan daerah. Visi ini dijabarkan melalui delapan misi inti yang mencakup berbagai sektor mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan ekonomi berbasis desa, hingga penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
Dalam dokumen perencanaan tersebut, terdapat berbagai program strategis yang dianggap mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah penguatan inklusi sosial, penyediaan pangan lokal yang berkelanjutan, pengelolaan tata ruang secara terencana, serta pengembangan infrastruktur ekonomi yang merata antarwilayah.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pemerataan pelayanan dasar, seperti akses pendidikan dan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah pelosok. Selain itu, upaya pemberdayaan usaha lokal, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, serta literasi digital menjadi bagian dari strategi implementasi.
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, dalam sesi pandangan akhir menekankan agar seluruh program dalam RPJMD benar-benar berpijak pada data akurat dan mencerminkan realitas lapangan. Ia juga mendorong agar proses perencanaan dan penganggaran mengutamakan efisiensi serta akuntabilitas, dan tidak semata-mata berfokus pada wilayah tertentu saja.
Ia juga menyoroti pentingnya konsultasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, serta perlunya indikator kinerja yang jelas agar proses evaluasi dapat dilakukan secara objektif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada kolaborasi antarinstansi dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
Sebagai penutup rapat, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemda dan DPRD Lombok Timur sebagai simbol komitmen bersama dalam menuntaskan proses perencanaan pembangunan jangka menengah.
Langkah awal ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun Lombok Timur yang lebih maju, merata, dan berdaya saing dalam lima tahun mendatang.(aws)
