mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan DPRD Lombok Timur menyepakati arah kebijakan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna XIII Rapat ke-2 DPRD Lombok Timur, Jumat (28/8/2026).
Agenda yang berlangsung di Rupatama DPRD Lombok Timur itu menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembahasan APBD 2027 dilanjutkan. Rapat turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran pimpinan OPD, serta 30 anggota DPRD dari total 50 legislator.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak yang telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS 2027. Ia menyebut proses tersebut tidak terlepas dari kerja bersama antara pimpinan dan anggota DPRD, Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta organisasi perangkat daerah.
Menurut Haerul, kesepakatan anggaran bukan sekadar tahapan administratif, tetapi harus menjadi pijakan untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Karena itu, ia mengajak jajaran pemerintah daerah dan DPRD menjaga koordinasi selama tahap pelaksanaan anggaran. Sejumlah sektor, seperti peningkatan mutu pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur penghubung, hingga penguatan ekonomi masyarakat dinilai perlu mendapat perhatian secara berkesinambungan.
“Yang terpenting setelah kesepakatan ini adalah bagaimana seluruh program dapat dikawal dan dilaksanakan dengan baik, sehingga manfaat anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat,” kata Haerul.
Ia juga mengaitkan semangat pembangunan tersebut dengan momentum Hari Jadi ke-131 Lombok Timur. Menurutnya, peringatan hari jadi tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh unsur pemerintahan dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Haerul menilai kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif diperlukan agar berbagai kebijakan yang diambil tetap mampu menjawab kebutuhan publik sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Badan Anggaran DPRD Lombok Timur menyampaikan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan kebijakan anggaran. Laporan tersebut disampaikan Hj. Nirmala Rahayu Luk Santi.
Badan Anggaran meminta setiap perangkat daerah lebih cermat dalam menetapkan prioritas belanja. Alokasi anggaran diharapkan diarahkan terutama pada program yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kewajiban pemerintah daerah, serta pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah juga diminta terus memperkuat kemampuan fiskal melalui optimalisasi PAD. Peningkatan penerimaan dapat ditempuh dengan menggali potensi baru sekaligus memperbaiki pengelolaan sumber pendapatan yang selama ini telah tersedia.
Selain soal perencanaan, DPRD menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dan pengendalian secara berkala dinilai diperlukan agar realisasi belanja tetap berada pada jalur yang ditetapkan dan target pembangunan maupun pendapatan daerah dapat tercapai.
Badan Anggaran juga mendorong percepatan pelaksanaan program pada sisa waktu Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah diminta tidak menunda pekerjaan yang telah direncanakan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun program nonfisik, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, Pemkab dan DPRD Lombok Timur kini memiliki dasar bersama untuk melanjutkan proses penyusunan anggaran tahun depan. Fokus utama diarahkan pada penguatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.(aws)
